Indeks Kapolri

Sebagaimana telah diduga, rapat internal Komisi III DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian menjadi kepala Kepolisian Indonesia setelah mereka menguji kelayakan dan kepatutan dia, di Gedung Parlemen, Kamis (23/6).

Komisaris Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapkan 11 program prioritas yang merupakan turunan dari delapan misinya sebagai calon Kepala Polri saat uji kelayakan di Jakarta, Kamis.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan dirinya akan mempertanyakan desain reformasi internal Polri yang dimiliki calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian, dalam uji kelayakan dan kepatutan pada Kamis (23/6).

Catatan Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian dinyatakan bersih dan dapat melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan Komisi III akan memulai proses uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kapolri Tito Karnavian dengan meminta masukan KPK, PPATK, dan Kompolnas pada Selasa (21/6) siang.

Presiden Joko Widodo membutuhkan mitra jangka panjang untuk menata institusi Polri selama masa jabatannya. Dia mengajukan Komjen Polisi Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Padahal nama Tito tak disodorkan Wanjakti.

Presiden Joko Widodo secara resmi telah meminta Komjen Pol Tito Karnavian, yang saat ini menjadi calon Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia, untuk dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum. Sementara itu, Pengamat politik dan hak asasi manusia (HAM) dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, berpendapat Tito sebaiknya segera melakukan konsolidasi internal di tubuh Polri.

Johan Budi membenarkan bahwa Presiden telah mengajukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri kepada DPR.

Ade Komaruddin selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengatakan, pihaknya akan segera memproses pencalonan Tito Karnavian sebagai Kapolri untuk menggantikan Badrodin Haiti.

Presiden Jokowi mengatakan, sampai saat ini usulan nama calon Kapolri dari Kompolnas belum sampai ketangannya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya juga belum memutuskan nama calon Kapolri yang akan menggantikan Badrodin Haiti.

Indonesia Police Watch mendesak Presiden Joko Widodo untuk menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menggantikan Badrodin Haiti. IPW mengatakan sesungguhnya Budi Gunawan yang menjadi Kapolri karena sebelumnya ia telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR. Namun, Budi Gunawan batal dilantik karena mendapat tuduhan berbagai macam isu.

Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet mengatakan, Presiden Jokowi belum memberi arahan terkait dengan nama-nama calon yang akan menggantikan posisi Kapolri.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memerintahkan Kabareskrim Irjen Pol Ari Dono Sukmanto untuk segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane di PT Pelindo II. Kapolri juga mengingatkan agar kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan aturan dan tidak menggunakan kasus tersebut untuk kepentingan lain.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan, posisi atau jabatan Kapolri harus netral atau tidak terpengaruh parpol. Kapolri harus semakin mampu merealisasikan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, tanpa harus dipengaruhi urusan politik.

Ada lima perwira tinggi Polri yang dinilai cakap dan memiliki kapasitas untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun. Karena itu, jika masa jabatan Badrodin tidak diperpanjang maka kader kader perwira tinggi yang saat ini berbintang tiga dianggap mampu meneruskan estafet kepemimpinan Badrodin.

Kapolri menyatakan pihaknya tidak menemukan bekas kekerasan dari hasil visum korban pemerkosaan F di Gorontalo.

Polda Metro Jaya terus mengawasi informasi yang berkaitan dengan PKI maupun pakaian berlambang "palu arit".

Menkopolhukham meminta aparat selektif  menindak penggunaan logo palu arit, hal tersebut terkait penangkapan pedagang yang menjual kaos berlogo palu arit.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan petugas manapun yang memiliki resiko besar diperbolehkan meminta pendampingan pada Kepolisian, terutama yang bertugas di wilayah-wilayah berisiko dan rawan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol, Badrodin Haiti memastikan uang senilai Rp100 juta yang diterima Suratmi, istri terduga teroris Siyono, tidak berasal dari kas negara, tetapi berasal dari uang pribadi Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.