Indeks Kadin

Pengusaha meminta stimulus untuk menghadapi COVID-19 ditambah hingga Rp1.600 triliun.

Kadin bersama Yayasan Buddha Tzu Chi menyerahkan bantuan alat kesehatan kepada pemerintah senilai Rp 500 Miliar berbentuk peralatan uji cepat (rapid test kit), alat perlindungan diri (APD, personal protective equipment), alat bantu pernapasan (ventilator), serta masker.

Pengusaha merasa lockdown tidak perlu karena kebijakan saat ini sudah memadai menanggulangi Corona.

Ketua Kadin Rosan Roeslani ingin perusahaan Jerman yang batal investasi di Cina masuk ke Indonesia.

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani mengklaim produksi mereka turun hingga 50 persen karena impor bahan baku elektronik yang sebagian besar berasal dari Cina terhambat.

Kadin mengusulkan peralihan subsidi untuk menutup kekurangan rumah bersubsidi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan berharap para buruh tak mempermasalahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Pengusaha mendorong agar karet dijadikan bahan campuran bahan bakar untuk mengatasi oversuplly dan jatuhnya harga.

KPK merasa penghapusan pidana untuk pengusaha dalam omnibus law tidak tepat. 

EO Womenpreneur Award 2020 digelar untuk mendukung wirausaha perempuan, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Kadin mengatakan proses pembahasan UU Omnibus Law akan dibagi ke dalam 11 kelompok atau cluster.

Kadin membentuk satuan tugas (satgas) pembentukan regulasi baru dengan konsep omnibus law.

Kadin mengklaim banyak pengusaha Indonesia yang belum memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas.

Wakil Ketua Umum Kadin menyebut jalan tol lebih banyak dimanfaatkan kendaraan golongan I alias kendaraan pribadi.

Pengusaha menunggu skema pembiayaan jalan tol yang minim risiko, sehingga swasta berani berinvestasi.

Konglomerat hingga jajaran direktur perusahaan pelat merah hadir dalam agenda sertijab Menteri BUMN.

Dunia usaha memberikan respon positif atas kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Ketua Umum Kadin menyebut turunnya daya saing global Indonesia disebabkan persoalan produktivitas dari sumber daya manusia.

Lahan milik Sukanto Tanoto tersebut merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah.

Selain menggenjot investasi untuk masuk ke RI, Presiden Jokowi juga ingin ada konglomerat-konglomerat baru di Indonesia.