Indeks Kadin

Konglomerat hingga jajaran direktur perusahaan pelat merah hadir dalam agenda sertijab Menteri BUMN.

Dunia usaha memberikan respon positif atas kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Ketua Umum Kadin menyebut turunnya daya saing global Indonesia disebabkan persoalan produktivitas dari sumber daya manusia.

Lahan milik Sukanto Tanoto tersebut merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah.

Selain menggenjot investasi untuk masuk ke RI, Presiden Jokowi juga ingin ada konglomerat-konglomerat baru di Indonesia.

Menurut Kadin dengan besarnya biaya pemindahan ibu kota itu, maka peran swasta menjadi sangat vital.

Kadin berharap perbaikan iklim usaha akan lebih kondusif untuk menggenjot produk ekspor dan investasi. 

Menurut KADIN, kerugian hingga Rp1,5 triliun itu belum termasuk di sektor ekonomi lainnya.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, lambatnya proses KPBU yang sempat dikeluhkan oleh Kadin akan segera ditingkatkan kecepatannya.

Ketua Kadin mengimbau kepada seluruh pengusaha yang hadir agar mengajak, istri, anak, keluarga, dan karyawannya datang ke TPS untuk mencoblos paslon petahana Jokowi-Ma'ruf Amin.

Calon presiden nomor urut 01 Jokowi mengaku bertemu beberapa organisasi pengusaha untuk membahas penurunan pajak usaha.

Keterlibatan badan usaha masih minim dalam proyek transportasi karena informasi soal proyek masih terbatas.

Pemerintah diminta mendorong para pelaku usaha untuk lebih aktif melakukan aktivitasnya guna meningkatkan ekspor dan investasi.

Kadin memilih untuk melempar persoalan keterbukaan informasi data HGU kepada pemerintah. Kendati sebagai pemegang HGU mereka sebenarnya bisa membuka data tersebut.

Kadin menilai kebakaran di lahan konsesi perushaan menjadikan pengusaha pengelola lahan belajar agar tak terjadi lagi dan harus melibatkan warga dalam pencegahan.

Bayu menyebutkan saat ini langkah yang dapat dilakukan untuk menyikapi persoalan itu adalah menggunakan kembali plastik yang sudah dimiliki.

Kadin menilai perjanjian Indonesia dan Australia soal perdagangan saling menguntungkan kedua negara dengan peningkatan ekspor per tahun hingga 19 persen.

PDB 2018 tidak mencapai target APBN, Kadin meminta pemerintah bisa memberikan insentif kepada para eksportir.

Kadin meminta pemerintah memoratorium aktivitas di kawasan berikat karena angka impor justru lebih tinggi dari ekspor melalui pusat logistik itu. 

Kadin mengkritik rencana pemerintah menyederhanakan syarat ekspor sejumlah komoditas. Selain itu, syarat ekspor produk manufaktur dinilai lebih layak untuk dipermudah.