tirto.id - Pemerintah masih mempertimbangkan usulan agar pihak swasta dapat membeli vaksin sendiri bagi karyawannya.
Presiden Joko Widodo disebut telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan, dan Menteri BUMN untuk melihat pertimbangan itu.
“Saya tahu kalau ada perusahaan besar mau melakukan vaksinasi dan punya anggaran sendiri. Apakah tidak sebaiknya (demikian)? Itu yang akan kami terus pertimbangkan,” ucap Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1/2021).
Vaksinasi mulai berjalan di Indonesia pekan lalu. Kelompok yang utama adalah pejabat publik dan tenaga kesehatan. Sekitar 700 ribu dosis vaksin Corona buatan Sinovac telah disalurkan ke seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah membeli vaksin asal perusahaan kesehatan Cina lewat perusahaan negara Kimia Farma.
Sri Mulyani memastikan tiap kebijakan pemerintah bersifat fleksibel. Ia mengatakan ketika suatu kebijakan telah ditetapkan bukan berarti, keputusan itu akan terus dipertahankan. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan kemungkinan membuka pintu bagi partisipasi perusahaan swasta dalam vaksinasi di Indonesia.
“Kalau ada partisipasi masyarakat dan perusahaan. Ya itu sesuatu yang harus kami bisa akomodasi,” ucap Sri Mulyani.
Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa prioritas pemerintah terutama Kemenkes saat ini adalah meyakinkan kalau seluruh masyarakat dapat mengikuti program vaksinasi.
Ia mengatakan alasan yang sama mendasari keputusan pemerintah sedari awal membuat vaksin digratiskan bagi seluruh masyarakat. Terutama pada kelompok masyarakat tertentu yang dikhawatirkan tidak memiliki akses vaksin gratis. Belum lagi masyarakat yang beralasan menolak vaksin karena faktor berbayar.
“Namun seperti saya sampaikan tadi kebijakan Bapak Presiden vaksinasi gratis agar jangan sampai ada rakyat yang harusnya divaksin jadi tidak divaksin karena harus bayar,” ucap Sri Mulyani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
