Presiden Joko Widodo berupaya meyakinkan para pengusaha nasional anggota Kadin Indonesia bahwa iklim bisnis nasional terus membaik. Dia mengklaim daya beli masyarakat tidak terbukti menurun dan investasi juga semakin mudah.
Kadin meminta pemerintah melibatkan para pengusaha nasional dalam pengelolaan aset bisnis BUMN. Dengan begitu, Kadin berharap BUMN bisa bersinergi dengan swasta domestik menggarap sektor bisnis dalam negeri.
Kadin mengimbau para pemilik truk agar mulai beroperasi pada 3 Juli 2017 agar menghindari kemacetan di beberapa simpul jalan yang sering dilalui pemudik.
Polemik resolusi sawit Uni Eropa yang membuat berang pemerintah Indonesia akan menjadi salah satu topik pembahasan di pertemuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan Wapres AS Mike Pence pada Jumat, 21 April 2017.
Para pebisnis di Indonesia mengeluhkan politisasi isu SARA di Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa memperburuk iklim investasi, terutama menciptakan sentimen negatif di kalangan investor asing.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan perbankan bisa memperbesar fasilitas pembiayaan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan yang selama ini baru menyentuh tiga persen atau Rp150 trilliun dari total angka Rp5.000 trilliun.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk menghentikan ekspor gas ke negara lain di tengah lesunya harga minyak dan gas di pasar dunia. Selain itu, Indonesia hanya menghasilkan sekitar 830 ribu barel minyak per hari sehingga membutuhkan subsidi tinggi.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengatakan bahwa Indonesia akan mengamankan kerja sama investasi dengan Jerman senilai sekitar 875 juta dolar Amerika Serikat seiring dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Eropa selama tanggal 17 hingga 22 April 2016.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Benny Soetrisno mendesak para aktor bisnis jasa transportasi logistik dan pemerintah untuk menurunkan tarif angkutan darat seiring dengan penurunan harga bahan bakar minyak Premium dan Solar per 1 April mendatang, sehingga biaya logistik dapat ditekan.
Kamar Dagang dan Industri mendorong agar pengelolaan lapangan gas Masela di Maluku dikelola oleh bangsa sendiri sehingga jauh lebih berkontribusi bagi perekonomian negara.
“Mau konvensional atau aplikasi, kalau dia mengangkut penumpang, maka harus memenuhi regulasi. Sebab peraturan yang ada dibuat agar transportasi publik memenuhi aspek keselamatan dan keamanan. Itu memang menjadi tugas negara,” terang Carmelita.
Kadin Indonesia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata pada Blok Masela di Arafura, Maluku, sebab proyek tersebut dinilai dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif.