tirto.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roslani mengapresiasi respons pemerintah yang tanggap terhadap dengan dunia usaha. Sehingga, ia optimistis pertumbuhan industri dapat membaik dan pertumbuhan ekonomi bisa berada di kisaran 5,2-5,3 persen pada 2018.
Rosan menyebutkan insentif untuk kalangan dunia usaha saat ini sudah membaik. Pemerintah dinilainya juga sudah responsif terhadap sejumlah masukan dari dunia usaha.
"Inputan dari dunia usaha kepada pemerintah benar-benar direspons, bukan hanya didengar, tapi direspons dengan cepat," ujar Rosan dalam konferensi pers Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Jakarta pada Senin (4/12/2017).
Sejauh ini, ia melihat kebijakan pemerintah sudah cukup positif dalam mendorong pertunbuhan dunia usaha, hanya saja masih perlu ada perbaikan dalam implementasinya. Ia mencontohkan, formula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) adalah kebijakan yang baik, namun dalam implementasinya masih ada beberapa daerah yang menaikkan di atas standar formulanya.
Sehingga, dapat memberikan desakan untuk daerah lain melakukan kenaikan juga. Padahal para pengusaha menggunakan asumsi tersebut untuk kenaikan tenaga kerja. "Asumsi itu bisa saja berubah ketika ada di luar daerah lebih, berarti plan kita harus di-adjust lagi. Kebijakan itu yang sudah sangat baik, tapi kadang-kadang di lapangan masih ada satu atau dua tantanganlah," ucapnya.
Dalam Surat Edaran (SE) tertanggal 13 Oktober 2017, Kementerian Ketenagakaerjaan telah menyampaikan data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2017 sebagai acuan Gubernur dalam menetapkan UMP 2018.
Para Pengusaha Kadin akan Bahas Langkah Hadapi 2018
Untuk menguatkan langkah menghadapi 2018, para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2017 pada 13-14 Desember 2017. Rapimnas bakal dilakulan di Batam, Kepulauan Riau.
Dalam kesempatan itu, para pengusaha akan membahas berbagai hal. Mulai dari kondisi perekonomian RI 2018, hingga masalah peningkatan kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) yang kredibel di dunia usaha.
Rosan menyatakan pembahasan itu sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan dan berkualitas. Sumber utama dari perekonomian adalah kualitas SDM.
"Kita yakini kalau Indonesia ingin punya pertumbuhan yang berkualitas, SDM harus tumbuh dan berkembang," katanya.
Selain itu, perkembangan kualitas SDM pun harus merata. Pasalnya, saat ini pertumbuhan masih didominasi di wilayah pulau Jawa. "Kita akan beri arahan kebutuhan industri kita jangka panjang, sehingga SDM yang disiapkan sesuai kebutuhan industri," ujarnya.
Para pengusaha dinilainya perlu membahas permasalahan itu lebih lanjut. Untuk itu, Kadin Indonesia berencana memberikan usulan atau rekomendasi ke pemerintah. Salah satu masukannya adalah terus menggenjot pendidikan vokasi yang saat ini menjadi fokus pemerintah.
"Masukan kita pendidikan vokasi dan kembangkan pendidikan itu bisa berdampak besar dan bisa menunjang kualitas SDM Indonesia ke depan. Setelah Presiden pulang dari Jerman, kita tindaklanjuti dengan pelatihan bersama Kadin Jerman," katanya.
Program vokasi sudah menjadi gelombang ke-4, ada sebanyak 2.600 perusahaan yang bersedia bergabung dengan program vokasi ini. "Kita sudah lakukan pilot project di Karawang. Ini kita harapkan lebih banyak perusahaan ikut serta, 70 persennya itu praktek," lanjutnya.
Kemudian, Rosan mengatakan dalam Rapimnas nantinya para pengusaha juga akan membahas berbagai isu lanjutan, seperti kesepakatan pembagian proyek yang akan digarap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.
"Waktu itu sudah kita bahas, waktu itu sudah kita sepakati. Kita akan lihat nanti proses yang disepakati sudah sejauh mana, tapi ini kan prosesnya sedang berjalan baru 1-2 bulan. Tapi, saya yakini ini akan berjalan baik, pasti nanti ini dibahas," jelasnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Alexander Haryanto
