tirto.id - Sejumlah pebisnis papan atas di Indonesia mengeluhkan ekskalasi politisasi isu Suku, Ras, Agama dan Antargolongan (SARA) di Pilkada DKI Jakarta 2017 karena memperburuk iklim investasi.
Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, menilai politisasi isu SARA di Pilkada DKI Jakarta 2017 mengurangi daya tarik Indonesia di mata investor asing.
“Saya rasa itu yang menjadi kunci. Masalahnya, kalau kita lihat headline di pemberitaan beberapa media asing, arahnya ke situ (polemik isu SARA). Jadi itu yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Shinta seusai acara The Economist Indonesia Summit 2017 di Jakarta, pada Kamis (20/4/2017).
Karena itu, Shinta menyarankan agar Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, yang memenangi Pilgub DKI Jakarta 2017 versi hitung cepat, segera melakukan rekonsiliasi dengan Calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Supaya jelas arahnya, Jakarta itu bukan ke situ (politik SARA). Karena yang dikhawatirkan, penggunaan isu SARA di Jakarta tersebut akan diikuti daerah-daerah lain,” kata Shinta yang juga merupakan CEO Sintesa Group tersebut.
Selain mengeluhkan soal isu SARA di Jakarta, Shinta menyatakan faktor lambatnya birokrasi di Indonesia perlu dibenahi agar dapat menarik lebih banyak investor asing.
“Kalau dibandingkan dengan Vietnam, yang masalah infrastrukturnya lebih kurang sama, di sana lebih cepat. Kita ini agak pelan, baik mulai dari tender maupun faktor-faktor lainnya,” ucap Shinta.
Shinta menambahkan, “Kemudian insentif, seperti Vietnam itu, mereka memberikan insentif yang luar biasa kepada investor asing. Kita ada, tapi berapa banyak yang jalan? Terlalu susah dan ribet untuk mendapatkannya.”
Sementara itu, Direktur Lippo Group, John Riady, menilai sejumlah polemik politik di dunia internasional belakangan ini justru tidak mengganggu para pengusaha Indonesia. Misalnya polemik soal terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat hingga ketegangan politik Eropa akibat referendum di Turki.
John berpendapat para pengusaha tanah air tidak terkena dampaknya secara langsung sebab pemerintahan Presiden Joko Widodo telah bersikap kooperatif terhadap sektor bisnis, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Terhadap pengusaha tidak ada. Kami bersyukur Indonesia memiliki pemerintahan yang responsif, bertanggung jawab, dan memperhatikan kesejahteraan. Sebagai pemerintahan, memang harus lebih mengerti dan sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Jika tidak diperhatikan, maka bisa terjadi gejolak-gejolak, dan dalam tanda kutip, kemarahan,” kata John.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
