Menteri Rini Tersinggung BUMN Disebut Dominasi Sektor Bisnis

tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku tersinggung atas tudingan yang mempersoalkan BUMN dan anak-anak perusahaannya terlalu mendominasi perekonomian dalam negeri. Menurut Rini, Kementerian BUMN tidak pernah berniat untuk mencaplok sektor bisnis swasta maupun unit mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Saya tersinggung, terus terang saja. Tersinggung, sangat tersinggung. Karena kami merasa bahwa selama 3 tahun ini, BUMN kami dorong juga bukan hanya untuk konsentrasikan diri dalam mengembangkan usaha yang mereka miliki,” kata Rini di Plaza Mandiri, Jakarta pada Kamis (5/10/2017) malam.

“Kami malah terus mendorong UMKM dari yang tidak bisa diterima perbankan, kami pinjami Rp500 ribu sampai Rp3 juta. Sekarang sudah mencapai 1,3 juta orang,” katanya.

Pernyataan Rini tersebut merupakan reaksi terhadap klaim Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani yang menyebutkan BUMN dan anak-anak perusahaannya sudah terlalu besar dalam mengambil porsi bisnis yang seharusnya digarap sektor swasta.

“Kalau ada, kasih tahu. Itu kesalahan yang harus diperbaiki,” ucap Rini lagi.

Lebih lanjut, Rini meminta nama perusahaan mana saja yang dimaksud. Pasalnya dirinya mengklaim jajaran direksi dan manajemen BUMN selama ini sadar sepenuhnya kalau jumlah masyarakat berpendapatan rendah masih banyak.

“BUMN kan pasti milik negara, milik rakyat. Kalau swasta dimiliki beberapa orang tidak dipersoalkan. Mendominasi bagaimana? Yang dominasi kan rakyat. Kalau BUMN makin bagus, nilainya tinggi, yang untung rakyat dan negara,” ujar Rini.

Adapun Rini menyebutkan BUMN sejauh ini telah berkontribusi terhadap negara dalam bentuk pemberian dividen yang jumlahnya mencapai Rp113 triliun pada 2015 hingga 2017, belum lagi ditambah sumbangan pajak.

“Negara kan ada hutang. Kalau negara butuh untuk membayar utang, jual BUMN satu bisa terbayarkan hutangnya,” ucap Rini.

Masih dalam kesempatan yang sama, Rini mengaku turut gemas dengan jumlah BUMN dan anak-anak perusahaannya yang disebutkan mencapai 800 unit.

“Betul itu yang saya komplainkan. Kok bisa banyak perusahaan yang sejenis? Kita sempat buat subholding rumah sakit, ternyata ada 70 rumah sakit. Ini harus distandardisasi kualitasnya menjadi rumah sakit BUMN,” jelas Rini.

Pada Selasa (3/10/2017) lalu, Rosan menyampaikan keluhannya itu kepada Presiden Joko Widodo dalam acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Rosan pun menawarkan solusi agar pemerintah tak hanya sekadar melakukan sekuritisasi, namun juga menjual aset BUMN.

Keluhan Rosan itu langsung ditanggapi oleh Jokowi. Menurut Jokowi, banyaknya jumlah BUMN dan anak-anak perusahaannya memang sudah ada sejak dulu. Guna meningkatkan efisiensi, Jokowi menekankan dirinya telah memerintahkan agar 800 unit tersebut bisa digabung. “Atau kalau perlu dijual,” kata Jokowi.