Menuju konten utama

Pengusaha Tak Setuju Jakarta Lockdown

Pengusaha merasa lockdown tidak perlu karena kebijakan saat ini sudah memadai menanggulangi Corona.

Pengusaha Tak Setuju Jakarta Lockdown
Calon penumpang antre menunggu bus TransJakarta di Halte Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama.

tirto.id - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengatakan penanggulangan Corona COVID-19 yang saat ini sudah dilakukan pemerintah pusat sudah tepat, termasuk tidak melakukan lockdown. Salah satunya pemberian insentif ke para pelaku usaha.

"Dengan pemerintah mengeluarkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk industri manufaktur sudah terbantu, namun ini harus diperluas ke sektor lain karena banyak yang terdampak," kata Shinta kepada reporter Tirto, Selasa (17/3/2020).

Jumat (13/3/2020) kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan "belum berpikir ke arah lockdown." Hal serupa diungkapkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Ia mengatakan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya pencegahan.

Antisipasi serupa sudah dilakukan para pengusaha, kata shinta, sehingga lockdown tidak diperlukan.

"Kami juga secara aktif sudah melakukan upaya mandiri untuk mencegah penyebaran wabah ini di tempat kerja. Sejak minggu lalu banyak pelaku usaha yang sudah mengeluarkan kebijakan pencegahan wabah secara mandiri, mulai dari mengatur adanya pengecekan suhu tubuh, memakai hand sanitizer di kantor, membatalkan business trip dan acara besar pertemuan yang melibatkan banyak orang, hingga kebijakan work-from-home," katanya.

Ia lantas meminta semua pihak "tidak berspekulasi dan menciptakan kepanikan pasar." "Tetap fokus pada upaya penanggulangan wabah agar kondisi tidak menjadi lebih buruk," katanya.

Gubernur DKI Jakarta sempat mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengarah ke lockdown seperti membatasi izin keramaian dan mengurangi jam operasional alat transportasi umum seperti Transjakarta.

Jokowi lantas mengimbau seluruh kepala daerah agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat, instansi terkait, maupun satgas jika ingin mengambil kebijakan penting dalam menangani Corona.

"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan COVID-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat," kata Jokowi.

Baca juga artikel terkait WABAH VIRUS CORONA atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Rio Apinino