Indeks Kabinet Jokowi-maruf

Pos menteri yang layak diduduki AHY di antaranya kepemudaan, sosial dan ekonomi.

Jokowi mengatakan keputusan Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah belum final.

Isu kabinet Jokowi mengemuka lagi setelah muncul desas-desus kader Gerindra akan diberi kursi.

PKB tak mempermasalahkan bila jatah kursi menteri untuk PKB berkurang akibat bergabungnya Gerindra.

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Gerindra menginginkan posisi sebagai Menteri Pertanian.

Gerindra membenarkan adanya tawaran untuk mengisi jabatan menteri di pemerintahan Jokowi-Mar'uf. Namun, Prabowo belum ambil keputusan.

Gerindra membantah telah mengajukan sejumlah nama untuk mengisi kursi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

PAN berjanji kritik pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat menyimpang, namun mendukungnya selama benar.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta Jokowi memilih menteri dengan rekam jejak bersih dalam kabinetnya ke depan.

Sosok Ma’ruf bisa memberi nilai tambah kepada Jokowi, lantaran terbiasa menjalankan peran kultural seorang kiai.

Menurut Akbar, menteri Jokowi juga harus punya pikiran yang sejalan dengan program sang presiden. 

Dalam pantunnya, Bamsoet bahkan menggunakan bahasa "jangan sikut-sikutan" untuk menyindir parpol yang berebut jatah menteri.

Jokowi mengaku sudah menyampaikan nama-nama menteri kepada Ketua Umum partai politik pengusungnya di Pilpres 2019. 

ICW menyarankan posisi Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan sebaiknya tak diisi kader partai politik.

Menurut Muzani, partai politik juga memiliki figur profesional untuk mengisi kabinet zaken.

Yenny Wahid mengatakan, pengelolaan investasi baik dalam maupun luar negeri perlu penanganan yang optimal. Agar pelayanan dari segi infrastruktur dan berbagai kebutuhan lainnya bisa disiapkan secara serius oleh pemerintah.

Yenny berharap, jajaran menteri yang nantinya akan dipilih Presiden Jokowi harus mampu mengimplementasikan dan mengartikulasikan visi presiden lima tahun ke depan.

Adian langsung tutup mulut saat dicecar oleh awak media soal pertemuannya dengan Jokowi itu. Santer kabarnya pertemuan itu membahas posisi menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi periode kedua.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, baru mengetahui komposisi kabinet untuk menteri yakni 55 persen profesional dan 45 persen partai politik.

Bila Jaksa Agung dipilih bukan dari kader partai, seharusnya Menkumkam dan Menkopolhukam juga demikian. Agar kepentingan hukum tak dicampuri urusan politik.