Indeks Jusuf Kalla

Jusuf Kalla sudah jadi peserta debat pilpres sebanyak tiga kali.

Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai saran JK agar Basuki Tjahaja Purnama (BTP) tak masuk dalam TKN sudah sesuai.

Oesman Sapta Odang (OSO) menyatakan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebenarnya sudah masuk ke dalam TKN tanpa diminta bergabung.

Anies mengatakan, perencanaan tata kota yang benar akan mendatangkan investasi.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus tidak sepakat dengan kritik Wapres JK yang menyoroti ketimpangan tata ruang di ibu kota. 

Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla memerintahkan semua masjid yang menerima Tabloid Indonesia Barkoah untuk segera membakarnya.

JK menilai proyek infrastruktur yang membuat impor lonjakan tak perlu dipersoalkan karena pembangunan infrastruktur harus digenjot agar memberikan multiplier effect bagi perekonomian.

"Kereta api hanya efisien di Jawa karena penduduknya 160 juta," ucap JK.

"Hal ini juga yang saya bawa ke Presiden ada kok contoh LRT di bawah seperti tramp modelnya," kata Jusuf Kalla

Keduanya memang menyebut biaya LRT mahal, tetapi inti argumennya berbeda.

Kritik Wapres Jusuf Kalla (JK) soal pembangunan LRT yang mahal dinilai Mantan Staf Khusus Menteri Kementerian ESDM Muhammad Said Didu sebagai upaya mementingkan keselamatan negara dibandingkan kekuasaan.

Dirut PT Adhi Karya merasa tidak enak menanggapi kitik Wapres Jusuf Kalla.

Perjanjian komprehensif ini pasti lebih dari sekedar perdagangan. Bisa muncul persoalan lingkungan yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan perdagangan tetapi selalu dikaitkan.

Pemerintah sendiri masih berjibaku untuk bernegosiasi dalam sejumlah perjanjian dagang dengan beberapa negara seperti Jepang dan Amerika Serikat.

"Tuan Guru Bajang tentu menambah semangat kita semua. Setidak-tidaknya (suara Golkar) di NTB jauh lebih baik daripada sebelumnya," kata JK. 

Meski Ma’ruf Amin berasal dari Banten, JK masih meyakini daerah tersebut tidak masuk kategori aman untuk dukungan ke Jokowi-Ma'ruf Amin.

Jusuf Kalla bilang pemerintah juga korban pelanggaran HAM. Pernyataan ini dikritik para aktivis.

Sejumlah aktivis menuntut Jokowi-JK memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

Puluhan aktivis dari Kontras, keluarga korban pelanggaran HAM, dan
pegiat HAM lainnya melakukan aksi di terngah  peringatan Hari HAM
Internasional ke-70 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa
(11/12/2018).

Wapres JK menegaskan pentingnya memperbaiki kualitas SDM untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.