Indeks Jusuf Kalla

Pertimbangkan jenis pengeras suara dan bagaimana ia dipasang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, tiga menteri, Sekretaris Kabinet dan Kepala KSP menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Wakil Presiden Jusuf Kalla resmikan Media Center Asian Games 2018 di JCC, Jakarta, Kamis (16/8/2018)

Pertemuan Prabowo-Sandiaga dan JK tidak berlangsung lama.

Prabowo dan Jusuf Kalla akan bertemu malam ini.

Jero mengatakan, dalam kesaksiannya kali ini Jusuf Kalla menyatakan, penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM) sama sekali tidak bermasalah.

Jusuf Kalla mengatakan penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM) oleh Jero masih dalam koridor tugas sebagai menteri.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Jusuf Kalla dan Megawati membahas soal komposisi tim kampanye nasional Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Wapres JK memprediksi kontestasi di Pilpres 2019 akan berlangsung lebih soft karena kehadiran kandidat dari kalangan ulama dan pengusaha. 

Airlangga Hartarto menyatakan Jokowi menginginkan agar Jusuf Kalla menjadi bagian dari tim suksesnya di Pilpres 2019.

Jusuf Kalla berkelakar nama depannya juga "M" terkait cawapres Jokowi.

Untuk sidang gugatan soal masa jabatan wakil presiden ini sendiri terakhir baru masuk ke tahap sidang perbaikan permohonan.

Sejauh ini, untuk yang terlihat, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengupayakan dua cara agar ia tetap berada di lingkaran kekuasaan.

Apabila MK mengabulkan gugatan tersebut, maka Jusuf Kalla bisa kembali maju sebagai cawapres.

"Mana yang bau, apa yang bau?' Iya pak emang udah enggak bau, yang masih bau itu di medsos, tapi kalau di kalinya udah enggak ada," kata Anies.

Wapres JK meminta masyarakat sabar menanti hasil keputusan uji materi MK, terkait masa jabatan wapres yang diajukan oleh Partai Perindo.

Sekjen MK M Guntur Hamzah mengatakan, sidang uji materi produk hukum rata-rata bisa berlangsung selama 3 bulan hingga 2 tahun. 

Jusuf Kalla mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi syarat capres-cawapres yang diajukan Partai Perindo.

Perindo menganggap Pasal 169 huruf n UU Pemilu harusnya tak melarang seseorang menjadi capres atau cawapres, jika pernah menjabat.

Partai Perindo mengajukan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-undang (UU) Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).