Indeks Jokowi

MRP menilai pemerintah pusat akan mudah mengendalikan otonomi daerah jika Istana Negara dibangun di Jayapura.

BNI telah mengangkat Sigit Widyawan sebagai Komisaris Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Edy Rahmayadi meyakini PKB akan mendukung dirinya maju di Pilgub Sumatra Utara 2024.

Jokowi memprediksi Timnas Indonesia menang saat melawan Filipina dalam laga penentu Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Jokowi menjelaskan penyelenggaraan upacara di dua tempat menjadi ajang unjuk gigi pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota.

Menurut Jokowi, saat ini nilai tukar mata uang semua negara memang sedang mengalami tekanan.

Apa yang dilakukan Jokowi di ujung pemerintahannya adalah ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Hukum justru menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan.

Diskursus mengenai dinasti politik kembali ramai diperbincangkan di media sosial karena dikaitkan dengan Asian Value.

Jakarta akan masih menjadi miniatur panggung politik yang sangat seksi, meski pusat pemerintahan berpindah ke IKN.

Menurut kuasa hukum SYL, Djamaluddin, ia telah mempersiapkan opsi saksi meringankan lainnya jika tidak kunjung mendapatkan balasan dari Jokowi.

Fadjar Djoko Santoso membenarkan keponakan Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif, menjadi Manager Non-Government Relations Pertamina.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ormas keagamaan bukan pada ormas agama, melainkan badan usaha ormas.

Jokowi mengaku akan memberikan jabatan khusus kepada eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono usai memutuskan mundur beberapa waktu lalu.

Pansel KPK janji bekerja sesuai dengan Keputusan Presiden dan UU terkait proses seleksi pimpinan & Dewas KPK.

Din Syamsudiin menilai ada motif dibalik pemberian izin kelola tambang yang terkesan untuk mengambil hati ormas keagamaan.

Menurut Jokowi, paradigma kota yang dinilai maju saat ini adalah kota yang ramah bagi pejalan kaki, disabilitas, pesepeda dan lingkungan hidup.

Jokowi mengatakan pembangunan MRT Jakarta menelan biaya Rp1,1 triliun per kilometer.

Presiden Joko Widodo tidak setuju Kaesang Pangarep, maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan sosial ormas dengan tujuan ekonomi dari kegiatan pertambangan.

Jika Freeport ingin memperpanjang izin usahanya sampai 2061, mereka dapat mengajukan permohonan perpanjangan kontrak sejak saat ini.