Mahasiswa Berdemo Tuntut Jokowi Tak Cawe-cawe Pilkada

tirto.id - Elemen mahasiswa menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat atau di sekitar kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024) sore.

Pantauan Tirto, imbas unjuk rasa ini, akses Jalan Medan Merdekat Barat ke arah utara atau Istana Negara ditutup. Penutupan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB.

Akses ke Jalan Medan Merdeka Barat itu ditutup menggunakan barier beton yang dilengkapi dengan kawat berduri. Sekitar seratusan mahasiswa terlihat menggelar unjuk rasa di depan barier beton tersebut dan di depan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sementara itu, akses ke arah Jalan M.H. Thamrin atau arah selatan tidak ditutup. Sebab, elemen mahasiswa hanya menggelar unjuk rasa di satu lajur Jalan Medan Merdeka Barat.

Imbas penutupan tersebut, kendaraan bermotor dari arah Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan M.H. Thamrin dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Selain itu, pengendara dari Jalan Medan Merdeka Selatan dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan.

Sejumlah aparat kepolisian juga tampak mengatur arus lalu lintas di kawasan air mancur M.H. Thamrin. Aparat kepolisian dibantu oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Satu per satu mahasiswa menyuarakan tuntutan mereka di atas mobil komando. Berikut 12 hal yang dituntut mahasiwa:

1. Menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024.

2. Menolak kembalinya dwifungsi TNI-Polri demi demokrasi Indonesia.

3. Sahkan RUU perampasan aset dan RUU Masyarakat Adat.

4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian.

5. Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati.

6. Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel.

7. Menuntut pemerintah untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan amdal dalam pembangunan proyek.

8. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan, dan sistem kesehatan.

9. Cabut UU Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah.

10. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

11. Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia.

12. Cabut dan revisi Permendikbud Nomor 2 tahun 2024 untuk dikaji kembali substansi materialnya.