Indeks Jokowi

"Ini pakaian dari Sasak Nusa Tenggara barat," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2019.

Dalam doa di Sidang Tahunan MPR 2019, Nasaruddin berdoa demi kebaikan Indonesia ke depan. Dalam doanya tidak ada dukungan politis pada pihak tertentu.

"Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar," kata Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR 2019.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam sidang tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI, di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Arsul Sani mengklaim pertemuan informal antara partai politik pendukung dengan Jokowi tak pernah ada, yang ada hanyalah pertemuan bilateral antara Jokowi dengan masing-masing partai politik.

Jokowi datang ke gedung DPR RI untuk melihat persiapan pelaksanaan tiga pidato yang berlangsung pada hari yang sama.

Jokowi disarankan memilih Jaksa Agung dari kalangan independen dan berintegritas.

Pidato Kenegaraan akan disampaikan oleh Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2019.

Koalisi masyarakat sipil menduga, Jokowi akan kembali membahas soal upaya menggenjot investasi seperti pidato di Sentul beberapa waktu lalu.

Kebutuhan biaya infrastruktur di pemerintahan kedua Jokowi perlu dana Rp2.000 triliun. Namun, pemerintah hanya sanggup memenuhi 30 persen.

Hasto mengatakan PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap keputusan Presiden Jokowi untuk membentuk dua kementrian baru, yaitu ekonomi kreatif dan investasi.

Fadli Zon mengatakan, jika tak ada halangan atau ada kegiatan yang lebih penting maka Prabowo akan hadir ke Senayan.

Jokowi belum mau mengungkap siapa saja nama kandidat jaksa agung pengganti M Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut partainya telah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Walhi mendesak pemerintah mengkaji kembali daftar Proyek Strategis Nasional karena sebagian lokasinya berada di kawasan rawan bencana. 

Dedi Kurnia mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati memiliki kekuatan untuk menekan Presiden Jokowi lagi.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menanggapi isu Prabowo Subianto merapat ke kubu pemerintah usai pemilu, seperti pertemuan dengan Jokowi dan Megawati.

Dalam urusan pindah ibukota, Jokowi harus memperhatikan aspek hukum yang mengikat.

Airlangga mengingatkan, posisi Golkar saat ini berada di urutan ke dua setelah PDIP.

Airlangga Hartarto mengatakan akan menjaga dan terus mengkawal pemerintah hingga tuntas pada tahun 2024.