Indeks Jokowi

Sebelum meninggalkan lokasi Jokowi menyalami para jamaah yang hadir serta menyerahkan korban sapi seberat 1,2 ton kepada Kepala LIPI.

Berbeda dengan tamu undangan lainnya, Prabowo justru langsung diarahkan untuk menaiki tangga berjalan menuju ruang tunggu VIP yang ada di lantai dua.

Pada Iduladha tahun ini, Jokowi mengurbankan sebuah sapi berjenis limosin seberat 1,7 ton. Sedangkan Jusuf Kalla mengurbankan sapi yang juga berjenis limosin seberat 1,2 ton.

Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan pernah ada tawaran Wapres periode 2019-2024 dari Jokowi yang pertama kali ditujukan kepada Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Konsep ketahanan pangan disampaikan Prabowo kepada Jokowi saat keduanya hadir dalam Kongres V PDIP di Bali.

Nasdem menilai permintaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal jatah menteri paling banyak itu wajar di Kongres PDIP ke-5, Bali. 

Partai Nasdem menilai permintaan Megawati agar PDIP mendapatkan jatah menteri terbanyak dan respons Jokowi terhadap hal itu, adalah hal yang wajar. 

Sandiaga menyebut tetap menjadi oposisi meskipun Prabowo, mantan pasangannya dalam Pilpres 2019 hadir di Kongres V PDIP di Bali.

Ketum PDIP, Megawati blak-blakan menyampaikan di depan Jokowi saat Kongres PDIP di Bali terkait keinginannya partainya mendapatkan jatah menteri paling banyak.

Keputusan Jokowi yang melarang para menterinya untuk mengambil kebijakan strategis sampai Oktober 2019 dikhawatirkan dapat menghambat berbagai aktivitas ekonomi.

Wajar bila PDIP memberi rekomendasi untuk Jokowi soal kabinet. Lagipula, Megawati sudah menekankan bahwa semua keputusan ada di tangan Jokowi.

Polri siap melaksanakan perintah Presiden Jokowi untuk mencopot jabatan Kapolda dan Kapolres setempat jika tidak mampu mengatasi karhutla di daerah mereka.

Menurut Jokowi, almarhum adalah kiai karismatik, kiai yang selalu menjadi rujukan-rujukan bagi umat Islam dalam hal fiqih, dan beliau juga sangat gigih dalam menyampaikan NKRI harga mati.

Presiden Jokowi mengungkapkan kemarahan saat mengunjungi kantor PLN Senin (5/8/2019) dinilai wajar, hanya tidak memberikan solusi atas permasalahan pemadaman listrik massal di Jabodetabek.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keingingan berbagai pihak agar pemerintah segera menentukan Direktur Utama definitif PT PLN belum dapat dilaksanakan. Sebab ada arahan Joko Widodo agar tidak membuat keputusan strategis hingga Oktober 2019.

Menurut Luhut, mati listrik yang menimpa wilayah Jabodetabek sampai Jawa Tengah memang berdampak signifikan pada konsumen dan industri.

Bamsoet bahkan menilai direksi PLN layak untuk diganti akibat peristiwa matinya listrik secara massal di beberapa wilayah.

Peneliti Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi mengatakan mati listrik ini diyakini turut disebabkan karena ketidakjelasan manajemen PT PLN.

Pemerintah dinilai perlu segera menginvestigasi untuk menemukan permasalahan yang terjadi, serta mengantisipasi hal serupa terulang di masa yang akan datang.

PLN menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal di Jakarta, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah dan mengakui tak mengantisipasi penyaluran listrik.