Wiranto Bantah Isu Miring Pertemuan Jokowi dan Tokoh Papua

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam) Wiranto membantah isu miring soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 61 tokoh dari Papua dan Papua Barat yang disebut meminta uang dan jabatan.

Wiranto juga ikut hadir dalam pertemuan pada Selasa (10/9/2019) lalu itu menyatakan para tokoh yang datang kala itu telah melalui seleksi. Ia menyebut yang hadir merupakan tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Oleh karena itu, ia membantah adanya isu bahwa para tokoh yang hadir itu meminta jabatan dan uang kepada presiden.

"Pernyataan itu tidak benar. Saya yakin tidak ada satu kalimat pun yang mengisyaratkan mereka itu minta jabatan dan uang. Tidak ada. Tapi semata-mata mengaspirasikan masyarakat adat dan kelompoknya untuk mendapatkan perhatian," kata dia di Kantor Menkopolhukam, Jumat (13/9/2019).

Mantan Panglima ABRI itu menambahkan, para tokoh itu langsung diperhatikan oleh presiden. Seperti mengiyakan pemekaran provinsi, dari dua provinsi menjadi empat provinsi, yang Wiranto Klaim telah sesuai dengan undang-undang.

"Presiden sudah menginstruksikan untuk menambah dua provinsi di Papua dan Papua Barat. Kemudian juga permintaan pelanggar hukum di Malang, Papua dan Surabaya ditindak tegas, itu sudah dilakukan," tutur Wiranto.

Pembangunan 'Asrama Nusantara' di banyak kota yang nantinya berisi banyak mahasiswa-pelajar dari beberapa provinsi, juga ia klaim sedang digarap pemerintah. Tujuan pembangunan asrama itu agar tidak ada mahasiswa-pelajar yang eksklusif.

"Nanti digabungkan, sehingga tidak ada asrama khusus mahasiswa Papua. Kenapa? Karena kita telah bersatu sejak 28 Oktober 1928," ucap Wiranto.

Ia menegaskan bahwa negara menjamin keamanan mahasiswa dan pelajar Papua di setiap daerah. Wiranto bahkan mengatakan Kapolri telah memerintahkan tiap-tiap Kapolda, termasuk Panglima TNI kepada jajarannya, untuk memiliki anak asuh dari Papua dan Papua Barat.

Sebelumnya Presiden Jokowi dan 61 tokoh Papua dan Papua Barat bertemu di Istana Negara, Selasa lalu. Dalam pertemuan itu yang dibahas antara lain soal pembangunan Istana Presiden di Papua, pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat, serta perekrutan putra-putri Papua-Papua Barat sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).