Indeks Jkn

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menggelar rapat koordinasi (Rakor) tentang pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Jakarta, Senin (6/1/2019). Rapat

Distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan belum merata hingga ke pelosok Indonesia.

Bamsoet meminta Kemenkes mengevaluasi peraturan tentang penggunaan dana kapitasi JKN untuk mencegah penyelewengan. 

Komisi IX DPR akan surati Presiden Jokowi terkait penyelesaian masalah BPJS Kesehatan soal penyelenggaraan program JKN.

Pemerintah menonaktifkan 5,2 juta peserta PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional alias BPJS Kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Sebab sudah tidak sesuai dengan kriteria penerima JKN.

Kemenkes menyatakan, pembiayaan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular (PTM) telah memakan biaya yang cukup banyak, salah satunya hipertensi yang mencapai Rp20,4 triliun.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengimbau seluruh rumah sakit melakukan akreditasi ulang dalam tempo satu bulan sebelum masa berlaku habis dan mengajukan pendaftaran survei kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Politisi perlu mengambil keputusan yang berani untuk membuat sistem JKN sehat secara finansial.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menjanjikan dalam visi dan misi bahwa dalam 200 hari pertama, akan menyelesaikan akar permasalahan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selama penundaan keputusan menteri soal pencabutan 2 obat kanker kolorektal, Kementerian Kesehatan bersama ahli mengkaji penggunaan obat.

Penundaan pencabutan 2 obat kanker kolorektal berlaku tanpa waktu yang pasti. Selama penundaan, ditempuh kajian untuk kebijakan yang tepat.

Nila Moeloek mengatakan masih akan mempertimbangkan dua obat terapi untuk kanker kolorektal metastasis yang rencananya akan dikeluarkan dari program JKN-KIS pada awal Maret 2019.

Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) bakal membahas isu kesehatan terkini dalam Pertemuan Akbar Dokter Indonesia.

Buruh Indonesia menolak pengenaan urun biaya BPJS Kesehatan

Kemenkes menjelaskan kembali perihal simpang-siur pemberitaan mengenai pembiayaan program JKN.

Aturan baru BPJS Kesehatan tentang urun biaya belum berlaku bagi peserta JKN-KIS.

Kemenkes memiliki aturan baru terkait BPJS Kesehatan, yakni mengeluarkan regulasi soal ketentuan urun biaya atau pungutan dan selisih biaya.

Aturan baru Kemenkes terkait BPJS Kesehatan, yakni mengeluarkan regulasi soal ketentuan urun biaya atau pungutan dan selisih biaya, namun itu tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS

Kemenkes berharap rumah sakit yang sebelumnya memutus hubungan kerja dengan BPJS Kesehatan bisa melayani pasien JKN kembali.

Anies menyatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki 3 strategi utama sehingga bisa berhasil memperluas cakupan kepesertaan JKN dari 78,78 persen menjadi 98,19 persen dalam waktu beberapa bulan saja.