Indeks Jemaah Ahmadiyah

Kepala PKUB Kemenag Wawan Djunaidi minta agar rumah ibadah tersebut tetap difungsikan sebagai masjid bagi seluruh umat Islam.

Setiap tahun selalu saja ada kabar buruk yang menimpa Ahmadiyah. Entah sampai kapan itu terus berulang.

SKB 3 Menteri dinilai menjadi biang kerok penyegelan Masjid Ahmadiyah di Depok. Diperpara dengan Perwali Depok dan Pergub Jabar.

Selama ini SKB 3 Menteri dianggap menjadi legitimasi bagi aktor negara maupun aktor non-negara mendiskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah.

Polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan masjid milik Jemaah Ahmadiyah di Sintang.

Komnas HAM menilai tindakan perusakan merupakan akumulasi intoleransi yang telah menimpa Jemaah Ahmadiyah di Sintang yang ditolak ormas setempat.

Menag Yaqut Cholil Qoumas sebut tindakan main hakim sendiri dengan merusak tempat ibadah bentuk pelanggaran hukum.

Polisi menelusuri dugaan perusakan masjid milik Jemaah Ahmadiyah, di Sintang yang diduga dilakukan Aliansi Umat Islam.

Jemaah Ahmadiyah di Garut direpresi pemerintah. Masjid mereka tak boleh dibangun dan kegiatan harus dihentikan.

Ahmad Suaedy minta Menag Yaqut Cholil Qoumas segera membereskan aturan diskriminatif kepada kelompok minoritas, salah satunya SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah.

Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia menyatakan konsep khilafah versi Ahmadiyah berbeda dari yang dianut HTI maupun ISIS.

“Atas nama Komunitas Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia, saya menyampaikan simpati dan bela sungkawa terdalam kepada semua orang yang terkena dampak serangan teroris biadab yang terjadi di Christchurch."

Beberapa waktu lalu acara bedah buku Haqiqatul Wahy oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia dikabarkan dibubarkan. Kami menelusuri lagi apa yang sesungguhnya terjadi.

Para jemaah Ahmadiyah telah mencampuradukan persoalan konstitusionalitas norma dalam UU 1/PNPS/1965 dengan tindak lanjut pelaksanaan UU aquo melalui SKB.

"Dalam kaitan dengan ini, putusan MK lebih buruk dari SKB terhadap JAI [Jemaah Ahmadiyah Indonesia] yang jelas melakukan pelanggaran HAM"