Indeks Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun pertama pemerintahan Jokowi periode kedua anjlok. Pemerintah memaklumi.

Presiden Jokowi diklaim tetap peduli dengan agenda pemberantasan korupsi.

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020 anjlok tiga poin dan menempati urutan 102 dari 180 negara.

Di era kepemimpinan Agus, angka IPK meningkat secara bertahap. Di 2015, angka IPK 36. Di 2016 naik 1 poin dan bertahan hingga 2017. Di tahun 2018, IPK naik 1 poin menjadi 38.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berkomitmen untuk turut andil dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air lantaran memperbolehkan terpidana korupsi mengikuti pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2020.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta Kabareskrim yang baru terpilih, Irjen Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melaporkan perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. 

Pimpinan KPK menyatakan skor Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi 2018 belum membaik secara signifikan karena banyak koruptor masih berasal dari kalangan pejabat publik. 

Buruknya persepsi korupsi terhadap legislatif karena pejabat legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi justru menyatakan pelaku korupsi banyak terjadi di kementerian/lembaga negara. Bukan di legislatif.

Survei Transparency Internasional Indonesia (TII) terhadap 1200 responden pengusaha menyimpulkan pelaku usaha sering merugi akibat maraknya suap. Tapi, mayoritas pelaku bisnis masih permisif ke praktik korupsi.

Berdasar hasil survei Transparency Internasional Indonesia (TII) di 12 kota besar, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017 menyimpulkan Jakarta Utara menerima skor terbaik dan Medan terendah.

2016 merupakan tahun terbanyak KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkracht, hingga eksekusi.