Indeks Impor Bawang Putih

Pemerintah sudah merealisasikan impor bawang putih ke Tanah Air ssbanyak 135.865 ton hingga 25 Mei 2024.

Zulkifli Hasan menemui harga bawang putih mulai naik saat mengunjungi Pasar Palmerah, Jakarta, Selasa (30/4/2024) hari ini.

Harga bawang putih bonggol tercatat mengalami kenaikan hingga Rp41.660/kg. Kemendak minta segera impor untuk stabilkan harga.

Budi Santoso merespons soal adanya temuan malaadministrasi dalam penerbitan surat persetujuan impor (SPI) bawang putih oleh Ombudsman.

Mufti meminta Kemendag membuat Tim Khusus (Timsus) atas carut marutnya izin importasi bawang putih termasuk memberantas mafia bawang putih.

Pemerintah akan impor bawang putih sebanyak lebih dari 200 ribu ton dan 100 ribu ton daging kerbau, daging beku dan daging sapi beku.

Jumlah impor bawang putih dari Cina mencapai 126.022 ton atau naik dari posisi bulan sebelumnya yang hanya 55.055 ton.

BPS mencatat impor Indonesia per November 2020 mencapai 12,66 miliar dolar AS.

Nilai impor itu naik 16,98 persen dari posisi September 2020 yang mencapai 23,80 juta dolar AS.

Seluruh impor bawang putih pada Juli 2020 ini berasal dari Tiongkok, sama seperti bulan-bulan sebelumnya.

BPS mencatat Indonesia telah melakukan importasi bawang putih sebanyak 134.808 ton atau senilai 128 juta dolar AS selama Juni 2020, meski relaksasi impor sudah berakhir 31 Mei 2020 lalu.

RI mengimpor 65.615 ton bawang putih dari Tiongkok pada Mei 2020.

Produksi sayuran di Indonesia surplus, sehingga di masa pandemi masih dapat mengekspor ke luar negeri.

Menko Perekonomian Airlangga berharap impor dapat kendalikan harga bawang putih.

Kemendag menyatakan stok bawang putih masih akan bertambah hingga bulan Mei 2020 secara bertahap.

Indonesia hanya impor 27.840 ton bawang putih pada Maret 2020.

Alasan mengesampingkan RIPH, karena stok pangan perlu diamankan saat Corona.

Meski Kemendag telah menetapkan izin impor bawang putih dan bombai dibebaskan, Kementan tetap memberlakukan RIPH bagi importir yakni wajib tanam 5 persen.

Pemerintah dinilai harus tetap menjaga aktivitas impor ini. Meski dipermudah, itu cukup sebatas memangkas prosedur dan perizinan yang lambat.