Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih memproses tata kelola BMN yang akan ditinggalkan oleh kementerian dan lembaga yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN).
Rencana hunian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 70 persen dialokasikan untuk hunian ASN dan TNI-Polri.
Waskita akan membangun proyek Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan lainnya di Kawasan Istana Kepresidenan IKN dengan total nilai kontrak Rp1,35 triliun.
Otorita IKN hingga 2024 akan membangun sebuah kota layak huni dengan fasilitas lengkap. Mulai dari Istana Negara hingga hunian tapak untuk para menteri.
Hyundai menyatakan tertarik berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) selain rencana ekspansi mobil listrik beserta penelitian dan pengembangan di Indonesia.
Menteri Perekonomian Airlangga mengajak perusahaan dana investasi infrastruktur untuk terlibat dalam pengembangan smart city di Ibu Kota Nusantara (IKN).