Indeks Ikn Nusantara

Basuki menuturkan, daya dukung Jakarta sudah tidak mungkin dikembangkan dan tidak mampu ditangani dengan metode NCICD.

Komisi II DPR menilai penerbitan Perppu lebih realistis ketimbang revisi UU Pemilu. Pasalnya saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

Bendungan Sepaku Semoi memiliki kapasitas tampung 10 juta meter kubik dan akan menjadi salah satu bendungan pemasok air di Nusantara.

Jokowi menargetkan komposisi alam nantinya sebesar 75 hingga 80 persen. Hal ini sesuai konsep IKN sebagai kota di dalam hutan atau forest city.

BPBD mengklaim sudah tidak terdapat potensi munculnya titik api di lokasi karhutla, karena tim sudah melakukan pengecekan secara saksama.

Australia bersedia menawarkan tenaga ahli miliknya untuk terlibat dalam proyek ambisius Presiden Jokowi, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemerintah akan mengerahkan 150 ribu - 200 ribu pekerja untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2023.

Kementerian LHK akan melakukan langkah untuk mengintervensi lubang bekas galian tambang di IKN hingga menjaga kelestarian satwa di kawasan hutan.

Selain UEA, Luhut sebut sudah bertemu dengan putera mahkota Saudi yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pajak khusus bakal membuat masyarakat berpikir ulang pindah ke IKN.

Di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Jokowi menekan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Survei Litbang Kompas mencatat 51,3 persen responden berpendapat pemerintah lebih fokus membangun IKN dibanding pemulihan ekonomi.

Sri Mulyani mengatakan, alokasi anggaran Rp30 triliun akan digunakan mulai membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan.

Pemerintah akan membekukan dan membatasi transaksi jual beli tanah di kawasan IKN.

Moeldoko mengatakan pemerintah akan segera mulai membangun infrastruktur awal di IKN.

KSP mempersilakan KPK membuka data dugaan bagi-bagi lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Pemerintah mengakui ada lahan masyarakat di sebagian area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Salah satu penggugat mendalilkan pembahasan UU IKN terlalu buru-buru dan tidak transparan.

Pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara lewat urun dana masyarakat mengemuka, bagaimana mekanismenya?