Indeks Idrus Marham

Hadirnya Idrus menambah jumlah perwakilan Partai Golkar dalam Kabinet Jokowi.

Presiden Jokowi hari ini resmi melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Selain mengangkat Idrus Marham jadi Menteri Sosial, Jokowi juga melantik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Idrus Marham akan dilantik oleh Presiden Jokowi, pada Rabu pagi di Istana Negara, Jakarta.

Yorrys khawatir posisi Idrus sebagai Sekjen Golkar akan kembali memunculkan gejolak di internal partai.

Naiknya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar dan Khofifah Indar Parawansa yang maju Pilgub Jatim memunculkan spekulasi terjadinya reshuffle kabinet kerja.

"Ketua Dewan Pembina sudah memberi rekomendasi. Jadi proses ini sudah dibicarakan dan sah," kata Idrus Marham.

Idrus Marham menyatakan, Rapat Pleno baru bisa digelar apabila Pengadilan Tipikor Jakarta sudah membacakan dakwaan terhadap tersangka korupsi e-KTP, Setya Novanto.

Sahruni menanggapi Partai Golkar yang saat ini dipimpin oleh Plt Ketua Umum Idrus Marham.

DPP Golkar akan mengumpulkan semua perwakilan DPD I dari seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan hasil rapat pleno 21 November lalu, pada Sabtu besok.

Formappi menilai, keputusan pleno Golkar membuktikan masih kuatnya pengaruh Novanto di internal dan masih banyak pengurus yang menuruti kehendaknya.

Idrus berdalih, tindakan Novanto yang mangkir dari pemeriksaan merupakan saran dari kuasa hukumnya, yaitu Fredrich Yunadi.

Partai Golkar bersikukuh mendorong Emil Dardak menjadi wakil Khofifah di Pilgub Jatim 2018.

"Selama ini kami belum pernah menandatangani itu. Membicarakan belum, apalagi menandatangani," kata Idrus.

Dalam orasinya, Dedi Mulyadi menyerukan agar DPP Golkar bersikap adil dalam menentukan kandidat cagub Pilgub Jabar 2018.

Ridwan Kamil belum mendapat surat dukungan resmi dari DPP Golkar.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan surat keterangan sakit yang menyatakan Ketua DPR RI dan tersangka korupsi e-ktp Setya Novanto tidak bisa penuhi panggilan KPK.

DPP Partai Golkar optimistis Presiden inkumben Joko Widodo bisa meraih 65 persen suara di Pilpres 2019.

Partai Golkar bergerak cepat usai penetapan tersangka untuk Setya Novanto. Mereka pada hari ini menggelar Rapat Pleno di DPP untuk membahas langkah politik pascapenetapan tersangka untuk sang ketua umum, Setya Novanto.

Keputusan mendukung Jokowi sebagai calon presiden (capres) 2019 merupakan hasil rapat pimpinan nasional.