Menuju konten utama
Reshuffle Kabinet Jokowi

2 Menteri dari Golkar Rangkap Jabatan, Idrus Marham: Tanya Presiden

Presiden Jokowi hari ini resmi melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

2 Menteri dari Golkar Rangkap Jabatan, Idrus Marham: Tanya Presiden
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham tiba di Gedung KPK untuk menyampaikan surat keterangan sakit yang menyatakan Ketua DPR RI dan tersangka korupsi e-ktp Setya Novanto tidak bisa penuhi panggilan KPK, Jakarta, Senin (11/9/2017). tirto.id/Andrey Gromico.

tirto.id - Selepas pelantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, ada dua menteri di Kabinet Kerja yang saat ini rangkap jabatan. Dua menteri yang rangkap jabatan itu adalah Idrus Marham sebagai Mensos juga menjabat Sekjen Partai Golkar dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Idrus Marham berkomentar singkat soal rangkap jabatan yang menurut pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya pernah berjanji akan melarang menterinya rangkap jabatan.

"Saya kira dikembalikan ke Presiden tapi kalau ditanyakan kepada saya selaku Sekjen Golkar kalaupun Pak Airlangga tetap di sini pasti tidak mengganggu kerja baik Ketum DPP Golkar. Bahkan saya jamin bahwa kedua posisi yang dijabat Airlangga saling perkuat apalagi Golkar kekuatannya pada sistem,"ujar Idrus Marham di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham berjanji akan amanah menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sosial dengan maksimal dan sebaik mungkin.

"Yang namanya kader partai Golkar bila diberi tugas akan dilaksanakan dengan amanah, tapi saya kira tidak etis mengomentari (jabatan Mensos) ini biar proses di dalam berjalan baik," kata Idrus.

Idrus tiba lingkungan istana kepresidenan Jakarta bersama dengan istrinya, Ridho Ekasari sekitar 08.20 WIB.

"Ya ada pemberitahuan ke sini ya pokoknya hari ini ada di sini," tambah Idrus.

Perihal komitmen Jokowi yang melarang menterinya rangkap jabatan juga menjadi poin yang disampaikan pengamat politik dari UIN Jakarta, Iding Rosyidin. Menurut dia, Presiden Jokowi mau tidak mau harus mengganti Airlangga dari posisinya sebagai menteri perindustrian.

“Kalau dari Undang-Undang memang boleh saja. Tapi karena Pak Jokowi sudah punya komitmen soal itu, saya rasa tidak etis kalau Pak Airlangga dipertahankan," kata Iding kepada Tirto, Kamis (28/12/2017).

Airlangga dan Golkar, kata dia, juga harus menyadari adanya komitmen Jokowi tersebut dengan segera mengundurkan diri dari kabinet dan mengusulkan nama baru sebagai penggantinya.

“Karena saya lihat Golkar dan Airlangga juga seperti tidak ingin mundur,” kata Iding.

Tidak hanya itu, kata Iding, posisi rangkap jabatan ini rawan konflik kepentingan antara kabinet dan Golkar. Karena sebagai menteri dan ketua umum partai, Airlangga berada di posisi strategis yang menentukan kebijakan keduanya.

Iding menyarankan agar penggantian dilakukan sebelum memasuki 2018. Sebab, menurutnya, itu sudah masuk tahun politik dan Presiden Jokowi akan semakin disibukkan oleh agenda-agenda politik. Begitupun dengan Airlangga sebagai ketua partai.

Hari ini Presiden Jokowi telah melantik empat pejabat negara yaitu Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.

Selanjutnya mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko dilantik sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki. Sedangkan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Bersamaan dengan pelantikan ketiga staf Presiden tersebut, Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna juga dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU).

Baca juga artikel terkait RESHUFFLE KABINET

tirto.id - Politik
Sumber: antara
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri