Indeks Idrus Marham

Idrus Marham memandang framing negatif terhadap Bahlil Lahadalia di media sosial tersebut hanya berdasarkan opini.

Idrus Marham, memprotes penyematan penipu, manipulator, hingga aktor perusaka lingkungan kepada Bahlil Lahadalia ihwal tambang nikel di Raja Ampat.

Idrus Marham menilai percepatan Munas Golkar tidak harus melalui mekanisme Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Idrus Marham mengeklaim pengurus daerah Partai Golkar di seluruh Indonesia secara kumulatif telah mendukung Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum.

Idrus Marham mengakui bahwa kemenangan Golkar di Pemilu 2024 tidak lepas dari Jokowi effect.

Jokowi Effect hingga Gonjang-ganjing Munas Golkar.

Idrus sebut Golkar memiliki prinsip sebagai partai go public dan terbuka untuk semua kalangan termasuk terhadap Jokowi.

Menurut Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Idrus Marham diperiksa sebagai saksi karena diduga memiliki andil dalam kasus Eddy Hiariej. 

KPK menilai tindakan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Idrus Marham tidak sejalan dengan penanganan tindak pidana korupsi.

MA menilai pasal yang tepat untuk Idrus adalah Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 sehingga kemudian dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara.

Idrus sebelumnya divonis tiga tahun penjara dan denda Rp150. KPK mengajukan banding dan hukuman Idrus naik menjadi lima tahun penjara dan denda Rp200 juta.

KPK membutuhkan salinan putusan Sofyan Basir untuk mencermati lebih lanjut lagi fakta-fakta persidangan yang tak dipertimbangkan majelis hakim.

Febri Diansyah mengatakan Idrus Marham dirawat di RSPAD sejak 8 Agustus 2019 sesuai dengan arahan dokter di RSPAD.

KPK menghargai pengadilan yang telah menerima banding yang diajukan KPK dan menegaskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi.

Kuasa hukum terpidana kasus korupsi PLTU Riau-1 Idrus Marham, Samsul Huda tak terima dengan putusan banding yang menambah vonis penjara Idrus menjadi lima tahun.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding KPK sehingga hukuman terpidana kasus suap PLTU Riau-1 diperberat menajdi 5 tahun penjara.

Ombudsman RI (ORI) menemukan dugaan suap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengawal terpidana suap PLTU Riau-1 Idrus Marham.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan Marwan sudah dibebastugaskan dari jabatannya. Atas dasar itu, Febri menilai tindakan KPK sudah tepat dan cukup.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan ada kemungkinan Marwan menerima suap dari kerabat atau kuasa hukum Idrus.

Samsul menegaskan, Idrus selalu taat aturan apapun yang diterapkan. Idrus pun selalu ikut saat pertama kali harus pakai borgol dan dia selalu merespon positif.