Indeks Ibu Kota Pindah

Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mengatakan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota hanyalah wacana belaka.

Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan telah melakukan rapat perihal rencana pemindahan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pemerintah mulai melakukan proses pembekuan lahan di lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk mencegah spekulan tanah menyerobotnya.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi pemerintah.

Golkar menilai pemindahan ibu kota lebih murah ketimbang harus memperbaiki seluruh masalah di Jakarta. 

Polri memberi tanggapan soal pemindahan ibu kota baru ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebutkan, Jakarta bisa semakin "longgar" baik dari segi kemacetan maupun kepadatan penduduk jika ibu kota pindah ke Kalimantan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, banyak 'penjilat' di balik keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.

Djarot Saiful Hidayat meyakini kondisi Jakarta akan semakin membaik jika ibu kota negara dipindah ke Kalimatan Timur.

Pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan dilakukan mulai 2024.

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegaradi Kalimantan Timur merupakan dua ibu kota baru Indonesia yang telah ditetapkan Jokowi.

5 alasan Jokowi pilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara jadi ibu kota baru

Presiden Jokowi akan mengumumkan lokasi ibu kota baru di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8/2019) pukul 13.00 WIB.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan diprediksi akan diikuti migrasi kantor-kantor pusat perusahaan, baik swasta maupun BUMN. 

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan lokasi ibu kota baru di Kalimantan harus mengarah ke kawasan Timur agar ada pemerataan dan dampak ekonomi bagi daerah sekitarnya.

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi menilai pemindahan ibu kota negara adalah hak prerogatif presiden, tanpa ada proses jajak pendapat atau referendum.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan seharusnya pemerintah memberitahu terlebih dahulu ke DPR soal pemilihan lokasi ibu kota baru yang sudah disebutkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Pemerintah telah mengumumkan Kalimantan Timur menjadi lokasi baru ibu kota negara pengganti DKI Jakarta dan diminta segera menentukan lokasi pasti agar tak terjadi kesulitan nantinya.

Fadli Zon menilai pemerintah lebih baik berfokus mengatasi masalah kemiskinan, ketahanan pangan dan energi serta utang terlebih dahulu sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota.

PKS menilai, pemerintah belum ada keseriusan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan.