Indeks Ibu Kota Pindah

Sejumlah lahan di dua kabupaten calon ibu kota negara dikuasai PT ITCI Kartika Utama. Perusahaan ini dulu dikelola AD, dan sekarang dimiliki Hashim Djojohadikusumo.

Saat ini pasokan listrik di Kalimantan hanya mampu menahan 2.000 MW, tetapi kehadiran Ibu Kota baru akan menghasilkan beban sampai 2.800 MW, sehingga berpotensi kelebihan beban 800 MW.

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerja Sama dan Alumni Fakultas Geografi UGM, Dyah Rahmawati Hizbaron menyarankan sejumlah hal kepada Pemkab Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim sebelum resmi ditempati Ibu Kota Negara.

Pemindahan ibu kota baru disebut bakal membawa berkah bagi baron properti, tapi di sisi lain dapat berdampak pada gentrifikasi atau tersingkirnya masyarakat berpendapatan rendah.

Menpan RB, Syafruddin, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus siap ditempatkan di mana saja oleh pemerintah. Termasuk ke ibu kota baru yang diputuskan bakal dibangun di Kalimantan Timur.

Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud, menjelaskan status kepemilikan konsesi lahan pengusaha Hashim Djojohadikusumo di wilayah lokasi ibu kota baru.

Pemerintah ajukan draf undang-undang ibu kota negara baru ke DPR akhir 2019

Ibu kota baru dipastikan akan berada di Kalimantan Timur. Sementara luas ibu kota baru hingga konsep desain tata ruangnya masih menjadi perdebatan.

Pemindahan massal ASN ke ibu kota baru harus didahului pendekatan sosial yang serius.

DPRD DKI Jakarta menyatakan aset-aset berupa gedung pemerintahan yang akan diubah menjadi ruang terbuka (RTH) milik pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengubah gedung-gedung pemerintahan yang tidak terpakai akibat perpindahan ibu kota, menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Riwayat Penajam Paser Utara terbentang sejak zaman kerajaan, era kolonial, perang kemerdekaan, sampai terbentuknya kabupaten tersebut pada 2002.

Menurut Anies, pindahnya ibu kota hanya perpindahan administrasi, bukan ranah bisnisnya. Sehingga kontribusi kemacetan karena individu masih besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai membahas sejumlah skema yang dapat digunakan untuk mengurangi beban APBN dalam pembiayaan pemindahan ibu kota.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menilai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur termasuk kebijakan positif dan jika kajian akademisnya sudah diserahkan pemerintah ke DPR maka DPR harus segera melakukan kajian perundang-undangan.

Partai Gerindra meminta negara membiayai seluruh dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan sejumlah gedung pemerintah di Jakarta akan ditukar guling jika rencana ibu kota pindah ke Kalimantan Timur dilaksanakan. 

Hingga saat ini, pemerintah belum menentukan sikap apakah Jakarta akan menjadi otonomi khusus atau tidak. Sebab, daerah otonomi khusus harus disertai keputusan presiden dan DPR.

Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengakui lahan milik Hashim Djojohadikusumo dan kakaknya, Prabowo Subianto siap jika diminta lahannya untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. 

Anggota DPR Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan pemerintah tidak pernah melibatkan DPR dalam pembahasan soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara & Kutai Kertanegara, Kaltim.