tirto.id - Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerja Sama dan Alumni Fakultas Geografi UGM, Dyah Rahmawati Hizbaron menyarankan sejumlah hal kepada Pemkab Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim sebelum resmi ditempati sebagai Ibu Kota Negara baru.
Menurut dia, saat ini kajian paling mendesak yakni terkait kebutuhan sandang, pangan, papan, karena akan ada pendatang dalam jumlah besar ke Penajam Paser Utara.
Selain itu, lanjut dia, diperlukan kajian terkait sumber daya air dan pangan. Kemudian pembagian ruang untuk pemukiman, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik.
“Sebelum Penajam dikelola jadi Ibu Kota, tentunya menunggu status [pembagian ruang] dahulu. Ruang nantinya akan dikelola dua pihak, pemerintah pusat atau kabupaten. Berapa luasan yang jadi otoritas pemerintah pusat, ini yang masih ditunggu,” kata Dyah, ditemui di Ruang Pimpinan UGM usai menerima perwakilan Pemkab Penajam Paser Utara, Kamis (29/8/2019).
“Dan berapa nanti berapa yang masih dikelola disinergikan mendukung kabupaten ini berkembang. Dan juga fungsinya yang berubah jadi ibu kota itu dilihat seberapa luasan yang bisa dikelola,” imbuh Dyah.
Kajian yang akan dibuat oleh tim UGM lintas bidang yang terdiri atas ruang, sumber daya air, dan kebutuhan pangan. Kemudian kajian terkait humanisme, menurut Dyah, Penajam juga memilikinya.
Mengingat kabupaten sudah memiliki existing livelihood (mata pencaharian) yang tidak mudah diganti dengan modernitas yang mungkin datang bersamaan Ibu Kota baru.
“Barangkali perlu kajian dari bidang humanisme untuk melihat pola perubahan [modernitas] itu nanti diterapkan,” ujar dia.
Dalam rapat dengan akademisi UGM, Pemkab Penajam Paser Utara diwakili oleh Kepala Bagian Pembangunan, Niko Herlambang. Di antaranya, ahli yang diajak untuk merencanakan kajian yakni dari bidang Geografi dan Teknik UGM.
Niko menambahkan, kajian ini untuk percepatan pembangunan dan pengelolaan tata ruang sebagai persiapan jadi Ibu Kota Negara.
“Saran dari ahli UGM, kesiapan manusia jadi hal fundamental. Kalau kami membangun Ibu Kota, tapi nanti sebagian masyarakat kami tersisihkan. Ini jadi problem besar buat. Jangan sampai itu terjadi,” kata dia.
Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud mengatakan, pada APBD 2019 tak mengalokasikan dana untuk persiapan pembangunan Ibu Kota baru ini. Penyebabnya, penetapan status ibu kota ini tanpa diketahui lebih dahulu oleh pemerintah daerah.
“Wajar kalau kita tak mempersiapkan anggaran di 2019. Saya yakin pemerintah pusat sudah memikirkannya. Ibu Kota ini menurut Pak Presiden akan dimulai dibangun pada 2020 dan selesai 2024. Istana negara ada di Penajam,” imbuh dia.
Diketahui, total luas wilayah Penajam Paser Utara yakni 333.306 hektare. Separuh di antaranya merupakan hutan.
Dari luas itu, kata dia, diperkirakan ada 120.000 hektare lahan di Penajam Paser Utara akan ditetapkan pemerintah pusat sebagai wilayah Ibu Kota Baru. Sebanyak, 40.000 hektare untuk lokasi utama Ibu Kota.
Kemudian, kata dia, ada 60.000 hektare lagi di Kutai Kertanegara jadi lokasi Ibu Kota baru. Total luas wilayah Ibu Kota Baru di Kutai dan Penajam mencapai 180.000 hektare.
Penulis: Zakki Amali
Editor: Maya Saputri
