Indeks Ibu Kota Nusantara

Otorita IKN menilai pernyataan bule yang menyebar luas di media sosial TikTok terhadap pembangunan IKN dinilai destruktif & merugikan Pemerintah Indonesia.

Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, tingkat kemiskinan serta pengangguran di Indonesia juga turut menurun.

Menurut Bahlil, setelah pembangunan Tahap I selesai, baru pemerintah mengizinkan investor asing masuk ke IKN. 

Jokowi menjelaskan penyelenggaraan upacara di dua tempat menjadi ajang unjuk gigi pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota.

Usulan tambahan anggaran Rp29,8 triliun guna membiayai pengelolaan gedung di IKN hingga pembangunan infrastruktur lanjutan.

Jakarta akan masih menjadi miniatur panggung politik yang sangat seksi, meski pusat pemerintahan berpindah ke IKN.

Rencana Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara dinilai tidak peduli penderitaan dan ketakutan yang sedang rakyat alami.

Unggahan di TikTok mengutip artikel Ayo Bandung tentang pengesahan UU DKJ. Tidak ada klaim soal pembatalan pemindahan ibu kota dalam artikel tersebut.

Luhut Binsar Pandjaitan yakin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sosok tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Otorita IKN.

Presiden Joko Widodo di antaranya meresmikan Bendungan Sepaku Semoi hingga groundbreaking Universitas Gunadarma International.

Persemaian Mentawir disebut menyediakan bibit pohon hutan endemik, seperti Meranti, Kapur, dan Ulin.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuturkan nantinya nama menara tersebut yaitu 'Menara BUMN'.

Menurut Jokowi, paradigma kota yang dinilai maju saat ini adalah kota yang ramah bagi pejalan kaki, disabilitas, pesepeda dan lingkungan hidup.

Keduanya menjadi Plt Pimpinan Otorita IKN setelah Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil kepala Otorita IKN.

Menurut Basuki Hadimuljono, meski mengutamakan kepentingan investor, pemerintah menjamin hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh warga sekitar IKN.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, merasa aneh atas mundurnya Bambang dan Dhony mundur dari proyek Ibu Kota Nusantara.

Selain pegawai swasta, pembebasan PPh Pasal 21 juga dikenakan ke pejabat negara, PNS, anggota TNI/Polri yang bertugas di IKN.

Tahap pertama pemindahan pegawai Kemenkeu ke IKN dilakukan pada September 2024 dengan total sebanyak 198 pejabat dan pegawai.

Provinsi Sulawesi Barat bakal diprioritaskan untuk menyuplai pangan untuk penduduk Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya.

Luhut juga yakin rencana pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN bisa terwujud. Pasalnya, pembangunan bandara VVIP sudah hampir rampung.