Ekonom UI Toto Pranoto mencatat masterplan pembentukan holding dan super holding BUMN sudah disusun pemerintah RI pada 1998. Namun, konsep itu sempat lama mengendap.
Prabowo mengkritik kebijakan pembentukan holding BUMN era Jokowi. Kebijakan yang sebenarnya juga diterapkan pemerintah sebelumnya termasuk era Presiden SBY.
Di atas segalanya, kebutuhan terbesar perusahaan-perusahaan negara agaknya masih berupa perlindungan pemerintah dalam wujud regulasi dan dukungan masyarakat untuk menggunakan produk-produk dalam negeri.