Indeks Holding Bumn

Isu pembentukan holding BUMN infrastruktur masih bergulir. Kinerja para perusahaan BUMN karya menjadi sorotan.

Holding BUMN dipandang sebagai cara untuk menjadi perusahaan global. Tapi, jauh lebih penting dari itu: siapkah Indonesia?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menolak menandatangani holding BUMN Karya Konstruksi.

Kementerian BUMN menyampaikan menyebut peluang terbentuknya holding BUMN karya atau konstruksi makin kecil.

Rini Somarno mengingatkan penerusnya, Erick Thohir, untuk meneruskan pembentukan Holding BUMN.

Kementerian BUMN berencana merombak direksi bank pelat merah dalam rangka persiapan untuk pembentukan Holding BUMN Perbankan. 

Ekonom UI Toto Pranoto mencatat masterplan pembentukan holding dan super holding BUMN sudah disusun pemerintah RI pada 1998. Namun, konsep itu sempat lama mengendap.  

Holding BUMN penerbangan punya kelebihan dari sisi cakupan ruang hingga pembiayaan. Namun, pembentukannya menunggu keputusan Kementerian BUMN.

Rencana pembentukan super holding BUMN telah ada pada 1998, namun belum terealisasi karena pergantian menteri dan presiden.

Prabowo mengkritik kebijakan pembentukan holding BUMN era Jokowi. Kebijakan yang sebenarnya juga diterapkan pemerintah sebelumnya termasuk era Presiden SBY.

Jokowi menyatakan pembentukan holding BUMN yang bergerak di berbagai sektor bisnis akan terus dilanjutkan oleh pemerintahannya.

Cawapres 02, Sandiaga Uno mempertanyakan strategi Capres Jokowi menjadikan BUMN jadi perusahaan berkelas dunia.

Menhub Budi Karya Sumadi mendukung wacana perusahaan induk atau holding penerbangan. Namun dengan syarat dari sisi industri juga diberdayakan.

Menteri Rini Soemarno mengklaim jumlah BUMN yang merugi tidak sampai 12. Dia mencatat total pendapatan BUMN pada 2018 mencapai Rp188 Triliun. 

PT Inalum menorehkan laba Rp8 triliun pada 2018 karena terdongkrak harga komoditas yang sedang naik.

Wijaya Karya akan tetap menggarap bisnis di sektor infrastruktur meski perusahaan itu tergabung dalam Holding BUMN Perumahan.

Status PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berubah dari persero menjadi non-persero karena bergabung dengan holding BUMN.

Proses pembentukan Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan masih terus berlanjut, walaupun Peraturan Pemerintah (PP) belum rampung dikerjakan.

Di atas segalanya, kebutuhan terbesar perusahaan-perusahaan negara agaknya masih berupa perlindungan pemerintah dalam wujud regulasi dan dukungan masyarakat untuk menggunakan produk-produk dalam negeri.

"Penerimaan pasar semakin baik karena kita membuat holding ini. Mereka melihat ini lebih tertata dan transparan," ucap Rini.