Indeks Hizbut Tahrir Indonesia

Ketua DPR RI, Setya Novanto menyatakan mendukung langkah pemerintah yang berencana membubarkan HTI.

GP Ansor menyatakan bahwa Banser siap mendukung pemerintah membubarkan ormas-ormas yang diduga radikal dan anti terhadap keutuhan NKRI.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan berpendapat tindakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional.

Masalah pembubaran ormas telah diatur dalam pasal 70 UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas, yakni permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum, diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Kejaksaan Negeri hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM.

Zulkifli Hasan mendukung pembubaran HTI jika memang terbukti kegiatan-kegiatan yang dijalankannya tidak sesuai dengan konstitusi apalagi Pancasila.

HTI akan melakukan perlawanan hukum terkait rencana pemerintah membubarkan organisasi tersebut.

Ismail mengatakan, saat ini HTI sedang menyiapkan perlawanan hukum, namun dia masih belum bisa merincikan bentuk perlawanan hukum tersebut terkait rencana pembubaran tersebut.

Selain dengan ormas lokal seperti Nahdlatul Ulama, HTI pun acap kali berseberangan dengan gerakan trans-nasional seperti Tarbiyah atau Wahabi.

Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyesalkan keputusan pemerintah akan membubarkan organisasi HTI yang legal dan tidak pernah melanggar hukum.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mempertanyakan relevansi sistem pemerintahan khilafah Islamiyah di era Indonesia dan dunia saat ini.

Yasonna mengatakan, guna melakukan pembubaran terhadap HTI, pihaknya berkoordinasi dengan Kemenpolhukam, Kementerian Dalam Negeri dan Polri.

Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang aktivitas HTI, Polri menemukan banyak kalangan yang menolak kehadiran ormas tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan mengambil upaya hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Rikwanto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan ideologi Pancasila bukan negara agama.

Menurut Abdul Muis, HTI bergerak diam-diam yang ujung-ujungnya adalah menganti negara Indonesia dengan negara Islam atau membentuk khilafah.

Di media sosial tersebar undangan International Khilafah Forum oleh HTI, MUI mengatakan Khilafah sudah tidak cocok lagi di Indonesia, sehingga tidak perlu dibicarakan.

Polisi tak mengeluarkan izin untuk kegiatan International Khilafah Forum.

Civitas akademika Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta menolak keberadaan dan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka menilai HTI menciptakan lingkungan ISI yang menjunjung kemerdekaan seni menjadi tidak kondusif.