Indeks Harta Kekayaan Pejabat

Erick dan Trenggono jadi menteri dengan harta yang mencapai lebih dari Rp2 triliun di Kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran.

AHY diberikan batas waktu untuk menyerahkan LHKPN hingga tiga bulan sejak dilantik sebagai pembantu Presiden Joko Widodo.

Kekayaan Hadi terbagi atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas.

KPK juga memanggil satu orang pejabat lainnya yaitu pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Budi Saptaji.

Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra bersama istrinya memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi harta kekayaannya selaku penyelenggara negara.

Menurut KPK hanya empat jabatan di Kemensetneg yang wajib lapor LHKPN, yakni pejabat eselon I, eselon II, bendahara, dan auditor.

Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi harta kekayaan.

KPK mengklarifikasi harta kekayaan Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Wahono Saputro serta kepemilikan saham di perusahaan istri Rafael Alun Trisambodo.

Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto (ED) menyerahkan dokumen pemeriksaan tambahan terkait laporan harta kekayaannya ke BKF Kemenkeu.

KPK akan menyerahkan laporan audit temuan kepada Kementerian Keuangan terkait 134 pegawai di DJP yang memiliki saham di 280 perusahaan.

Kemenkeu mengklaim hingga saat ini belum menerima laporan dari KPK terkait 134 pegawai Ditjen Pajak yang mempunyai saham di 280 perusahaan.

DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengambil sikap tegas kepada pegawai Kemenkeu yang menyalahi jabatan untuk memperkaya diri sendiri.

DPR minta PPATK  mengungkap secara utuh terkait transaksi keuangan mencurigakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Pahala menyebut sosok konsultan pajak tersebut adalah seorang mantan pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan segera memanggil Andhi.

PPATK membenarkan transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun yang melibatkan pejabat Kemenkeu. Jumlah tersebut berdasarkan 200 informasi hasil analisa.

Mahfud MD menilai pelaporan masalah transaksi mencurigakan di Kemenkeu tidak diproses karena kesibukan luar biasa jabatan Menteri Keuangan sejak 2009.