Indeks Hard News

ASN juga tidak diperbolehkan bepergian ke luar kota saat libur Natal 2021 dan tahun baru 2022.

Tujuh anggota polisi diperiksa Propam dalam kasus meninggalnya tahanan bernama Arkin di dalam sel Polsek Katikutana, Sumba Barat, NTT.

Kemenaker memperbolehkan karyawan swasta untuk mengambil hak cuti selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Narapidana kasus narkoba berinisial A diduga kabur dari Lapas Tangerang dibantu dua temannya.

Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Tatiana Lukman merasa keberatan atas soal ketidakakuratan nama lengkap M.H. Lukman dan isu tudingan korupsi.

IHSG dibuka menguat pada perdagangan Senin (13/12/2021) pagi pukul 09.00 WIB di zona hijau pada angka 6.663

Penambahan kasus terbanyak hari ini terjadi di lima provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Pada pengamatan pukul 12.00 hingga 18.00 dari Gunung Merapi teramati 45 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-16 mm.

Masih terdapat 9 orang yang dinyatakan hilang akibat erupsi Gunung Semeru. Sedangkan luka berat 18 jiwa dan luka ringan 11 jiwa.

Salah satu kebijakan yang akan dilakukan di Jakarta saat Nataru adalah mendirikan pos pelayanan sebagai ganti dari pos penyekatan.

KKR adalah mekanisme penyelesaian di luar pengadilan untuk pelanggaran HAM yang berat.

Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal dan Tahun Baru bakal berlangsung pada H-8 (17 Desember 2021) sampai H+7 (8 Januari 2022).

Menurut Yana penunjukan sebagai Plt Wali Kota dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan Pemerintah Kota Bandung.

Penambahan kasus COVID-19 terbanyak hari ini Sabtu (11/12/2021) terjadi di Jawa Barat sebanyak 40 kasus.

Pada Sabtu (11/12) pukul 00.00-06.00 WIB aktivitas Gunung Semeru tercatat gempa guguran sebanyak tiga kali kejadian.

Pemprov DKI Jakarta segera menyiapkan konsep dan strategi kegiatan vaksinasi untuk usia 6-11 tahun, dimulai dengan pendataan lebih dulu.

Melalui Merah Putih Fund, pemerintah ingin mendanai berbagai startup lokal agar lebih nasionalis, kata Erick Thohir.

Pembahasan RUU PDP antara pemerintah dengan DPR belum menemui titik terang terkait pembentukan otoritas perlindungan data pribadi.

KontraS menilai Jokowi & pemerintah sama sekali tidak ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Terlihat hanya lip service saja.