Indeks Ganjil Genap

Polda Metro Jaya membenarkan, berdasar hasil kajian, penerapan ganjil-genap pada sejumlah ruas jalan di Jakarta layak dilanjutkan pada tahun depan. 

Ganjil-genap pada dasarnya hanya kebijakan jangka pendek. Perlu ada kebijakan lain yang sifatnya jangka panjang untuk mengurai macet Jakarta.

Pemprov DKI evalusi aturan ganjil genap dengan melakukan FGD dengan masyarakat dan pelaku ekonomi.

Sistem ganjil genap akan mulai diberlakukan di Gerbang Tol Tambun pada awal Desember 2018.

Uji coba penerapan ganjil-genap di Gerbang Tol Tambun akan dimulai dengan sosialisasi terlebih dahulu.

BPTJ masih mempersiapkan penerapan sistem jalan berbayar (ERP) di DKI Jakarta. BPTJ menargetkan sistem ERP bisa mulai diberlakukan pada tahun 2019.

Saat ada kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta penjualan mobil bekas meningkat.

Anies mengatakan bahwa perluasan ganjil-genap kurang efektif.

Kemenhub akan memberlakukan sistem ganjil genap pada sejumlah ruas jalan di Bali, saat penyelenggaraan pertemuan IMF.

Pemerintah akan menerapkan aturan ganjil genap saat pertemuan IMF 2018 di Bali, 8 Okteober 2018 mendatang, untuk mengurangi kemacetan.

Ada indikasi para driver taksi online akan memprotes kebijakan tersebut dengan berunjuk rasa.

Pemprov DKI bakal kehilangan momentum untuk melakukan perbaikan yang masif pada layanan transportasi publik bila tidak mempermanenkan perluasan ganjil-genap.

DPP ADO menyatakan perpanjangan masa pemberlakukan ganjil-genap di Jakarta hingga 13 Oktober 2018 merugikan banyak pengemudi taksi online.

Aturan ganjil-genap di jalan Benyamin Sueb berlaku mulai 1-13 Oktober 2018.

Kadishubtrans DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan soal penerapan sistem ganjil genap secara permanen.

Pelanggaran lalu lintas selama perluasan ganjil-genap tercatat turun 10 persen.

Pemberlakuan sistem ganjil-genap di DKI Jakarta akan berlanjut hingga penyelenggaraan Asian Para Games 2018 selesai.

Warga bisa melayangkan gugatan soal kebijakan ganjil genap, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Untuk menjustifikasi kebijakan ganjil-genap, Sandi menyebut pencemaran udara di Jakarta sudah mendekati standar udara sehat WHO.

Hotman Paris menilai kebijakan ganjil genap melanggar hak orang untuk berkendara yang sudah membayar pajak kendaraan.