Indeks Ganjar Pranowo

Ganjar menemukan banyak pungli yang dilakukan di berbagai tahap perizinan usaha saat menata skema investasi di Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera menginventarisasi peraturan daerah untuk mempercepat penyederhanaan aturan yang bakal dikeluarkan pemerintah pusat.

Ganjar Pranowo berkata ada sejumlah kesepakatan untuk penanggulangan pencemaran Sungai Bengawan Solo, seperti memberi waktu selama 12 bulan kepada sejumlah perusahaan.

UMK Jawa Tengah telah ditetapkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo, Kota Semarang tertinggi dan Kabupaten Banjarnegara terendah. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi komentar atas pelantikan Jokowi-Maruf Amin hari ini.

Menjelang pemilihan Ketua Kagama, Rektor UGM Panut Mulyono membantah tuduhan Anies Baswedan memberi sumbangan miliaran rupiah ke komunitas alumni UGM Kagama.

Pemagaran TNI AD di Urutsewu Kebumen diprotes petani dan warga karena dilakukan di tanah milik masyarakat. TNI membalas penolakan dengan pentungan dan bedil.

Ganjar menggaransi PB Djarum tidak akan ‘kena semprot’ Pemerintah Provinsi Jateng apabila meneruskan audisi di wilayahnya.

Menurut LSI Denny JA, Ganjar Pranowo lebih berpotensi maju capres 2024 ketimbang Puan Maharani. 

Ganjar meminta kepada semua pihak agar tidak menyebarluaskan rekaman visual foto maupun video terkait ledakan bom bunuh diri di Kartasura.

Ganjar Pranowo mengaku menerima informasi bahwa terduga pelaku peledakan bom di Pospam Tugu Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, belum tewas.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengenang Ani Yudhoyono saat mendampingi SBY dalam kunjungan kenegaraan di Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam penyidikan baru kasus korupsi e-KTP dengan tersangka mantan anggota DPR Markus Nari.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan diperiksa KPK terkait kasus penyidikan baru korupsi KTP Elektronik hari ini.

DPRD Jawa Tengah seharusnya tidak meloloskan usulan anggaran untuk apel kebangsaan itu. Artinya, dewan ikut bertanggung jawab.

Transparency International Indonesia (TII) menilai anggaran Rp18 miliar untuk apel kebangsaan di Jawa Tengah lebih baik dipakai untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. 

Perbedaan pendapat sempat mencuat antar anggota Komisi II DPR RI soal kasus Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan dukungan paslon 01.

Tjahjo Kumolo mengaku belum dapat hasil klarifikasi dari Bawaslu soal Ganjar dan  31 kepala daerah yang mendeklarasikan untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno membandingkan dukungan kepala daerah kepada Jokowi dengan kasus kades di Mojokerto yang terkesan ada ketidakadilan hukum.

Ganjar memprediksi masyarakat Jawa Tengah akan terus mendukung paslon nomor urut 01 untuk Pilpres 2019 mendatang.