Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar: Kami Hormati Keputusan Itu

Menanggapi ditolaknya rencana pembangunan tol Bawen-Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghormati keputusan Panitia Khusus Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah DPRD Jateng yang menolak rencana tersebut.

"Kami menghormati dan akan membahas hal tersebut pada Musrenbang antarprovinsi di Yogyakarta pada Rabu (17/10/2018) pagi. Sekarang tim pemerintah sedang menyiapkan data dan fakta agar bisa disinkronisasi dan harmonisasi dengan pusat," katanya di Semarang, Selasa (17/10/2018).

Kendati demikian, Ganjar juga meminta Pansus RTRW melakukan riset ulang pada calon lahan yang bakal dibangun ruas jalan tol Bawen-Yogyakarta dengan melibatkan para ahli yang terkait.

"Saya menyampaikan beberapa poin kemarin, pertama tolong dicek kondisi geologisnya karena kan alasannya gempa, kedua kalau alasan lahan subur tolong dicek lahan subur, yang ketiga seandainya kita bicara jalan itu tidak harus ada, maka bagaimana menghubungkan ini dengan proyek strategis nasional," ujarnya.

Orang nomor satu di Jateng itu secepatnya akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat sekaligus menginstruksikan jajarannya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi.

"Seandainya dengan berbagai pertimbangan dan itu ada alternatif lain nantinya terkait khusus dengan program tol saya tidak keberatan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Revisi Peraturan Daerah RTRW DPRD Provinsi Jateng Abdul Aziz menolak rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta yang termasuk proyek strategis nasional itu karena dinilai tidak sesuai dengan RTRW.

Selain itu, ada beberapa pertimbangan objektif lain seperti posisi jalan tol ini ekuivalen dengan jalan tol yang sedang berjalan di Semarang-Solo-Yogyakarta.

Pertimbangan lain, pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta akan mengurangi lahan basah atau pertanian produktif seluas 350 hektar, biaya pembangunan jalan tol sepanjang 70 kilometer ini cukup besar, dan jalur pembangunan jalan tol merupakan jalur rawan gempa bumi.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menyarankan pemerintah lebih serius mengembangkan sarana transportasi massal berupa reaktivasi jalur kereta api Semarang-Yogyakarta.

"Dari sisi investasi, pembangunan jalur kereta api per kilometer hanya butuh Rp25-30 miliar, sedangkan jalan tol dananya Rp150 miliar per kilometer. Kalau jalan tol anggarannya Rp10 triliun, kalau kereta api Rp2 triliun sehingga bisa hemat Rp8 triliun," ujarnya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jateng.