Indeks Full Day School

Presiden melakukan pembahasan Rancangan Perpres Pendidikan karakter dengan Menteri-menteri terkait pada Selasa (18/7/2017).

Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan tetap mengajukan kebijakan sekolah lima hari dengan delapan jam per hari yang berlaku untuk guru, bukan murid.

Said menyatakan bahwa kebijakan full day school tidak perlu diformalkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri.

Usai bertemu Presiden Joko Widodo pada hari ini, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj menyatakan optimistis pemerintah akan membatalkan aturan mengenai sekolah 8 jam sehari atau Full Day School.

Muhadjir Effendy menegaskan tidak berencana membuat program sekolah satu hari penuh, melainkan program penguatan karakter siswa melalui kurikulum yang sudah ada.

Wacana "full day school" mendapat reaksi penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Apa yang menyebabkan program yang diklaim sebagai pengembangan pendidikan karakter ini dianggap belum sesuai diterapkan dalam waktu dekat?

Dengan kebijakan baru, guru tidak akan mengajar terus menerus selama 24 jam dan bukan berarti siswa delapan jam belajar terus.

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat menilai Kebijakan Sekolah Lima Hari Penuh masih bisa belum diterapkan terkait masalah anggaran dan kesiapan tenaga pendidik.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dengan waktu belajar lima hari bukan dibatalkan Presiden Joko Widodo melainkan diperkuat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah belum tentu membatalkan program full day school dan saat ini masih mengkaji sebelum benar-benar diterapkan.

Menurut Abdul, Muhammadiyah juga terkena dampak kebijakan itu. Namun, karena tujuannya untuk penguatan pendidikan karakter, maka Muhammadiyah mendukung penuh kebijakan tersebut.

Zainut meminta NU & Muhammadiyah sama-sama meredam setelah adanya penundaan sementara penerapan FDS.

Presiden Jokowi akan menata ulang penerapan sekolah delapan jam sehari dengan menerbitkan Perpres. Hal ini diharapkan bisa menampung aspirasi masyarakat, termasuk NU dan Muhammadiyah.

PGRI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo yang telah menunda pelaksanaan lima hari sekolah.

Muhadjir memaparkan, peraturan menteri terkait sekolah lima hari tetap jalan, hanya ditingkatkan status hukumnya menjadi Peraturan Presiden.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Presiden Joko Widodo menguatkan sekolah lima hari sepekan atau sekolah seharian (full day school).

Menurut Sulton, sikap aspiratif itu sebagai wujud keberpihakan Presiden Jokowi terhadap tradisi dan budaya pendidikan di Indonesia.

Presiden Jokowi akan menata ulang regulasi lima hari sekolah yang melibatkan sejumlah menteri, masyarakat dan juga ormas-ormas Islam.

Ketua Tanfidzniyah PBNU, Marsudi Syuhud memastikan bahwa polemik full day school bukan persoalan antara NU dan Muhammadiyah, melainkan kebijakan Mendikbud yang berpotensi mematikan madrasah diniyah.

KPAI meminta Kemendikbud mencabut atau melakukan peninjauan ulang Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Jika tidak KPAI akan mengajukan permohonan uji materiil peraturan tersebut ke MA.