Menuju konten utama

PBNU Desak Full Day School Tak Diformalkan dalam Perpres

Said menyatakan bahwa kebijakan full day school tidak perlu diformalkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri.

PBNU Desak Full Day School Tak Diformalkan dalam Perpres
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj. Antara foto/Dedhez Anggara.

tirto.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami betul masalah Full Day School yang tengah menjadi polemik di masyarakat. Terutama terkait dengan penolakan beberapa ulama atas kebijakan itu.

“Presiden memahami, betul memahami betul, karena bayangkan ulama-ulama akan tersinggung dan akan, kalau boleh dibilang, akan marah kalau full day school dilaksanakan," kata Said Aqil usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (11/7/2017).

Said menyatakan bahwa kebijakan sekolah sehari penuh (full day school) selama lima hari dalam seminggu tidak perlu diformalkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri.

"Saya kira Perpres akan membatalkan. Kalau jawabannya optional, sekarang juga optional, artinya silakan saja lima hari. Sekarang sudah jalan, ada sekolah yang lima hari sekarang ini, tapi tidak usah diformalkan dalam peraturan karena dampaknya, biasanya ke mana-mana kalau sudah ada perpresnya. Sekarang saja sudah ada yang lima hari," kata dia dikutip dari Antara.

Menurut Said, permasalahan Full Day School bukan hanya masalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berasal dari Muhammadiyah.

"Saya tadi menyampaikan salam dari para kiai-kiai pesantren, yang semua menolak sekolah lima hari karena nanti sekolah agama yang dimulai setelah Dzuhur tergusur. Madrasah-madrasah yang jumlahnya 76.000 di seluruh Indonesia milik NU yang dibangun masyarakat akan tergusur," ujarnya, mengutip suasana pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

Menurut Said, tradisi-tradisi madrasah juga dapat hilang bila sekolah sehari penuh selama lima hari dalam seminggu diimplementasikan secara menyeluruh.

"Bila pertimbangannya agar anak-anak itu bisa untuk pembentukan karakter, ya sekarang sudah berjalan. Karakter telah terbentuk lewat madrasah-madrasah itu, dan pesantren-pesantren sudah aman saja. Justru kalau begitu, kita khawatirkan malah akan jadi radikal bila tanpa madrasah," ujarnya.

Menurut Said, Presiden Jokowi akan mengupayakan untuk membatalkan Peraturan Mendikbud mengenai sekolah sehari penuh tersebut.

Baca juga artikel terkait FULL DAY SCHOOL atau tulisan lainnya dari Alexander Haryanto

tirto.id - Pendidikan
Reporter: Alexander Haryanto
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto

Artikel Terkait