Indeks Fraksi Pks

Jubir PKS Pipin Sopian mengatakan pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) minim keterlibatan partisipasi masyarakat.

Meski PKS menolak & Golkar meminta ditunda, RUU TPKS tetap akan dibawa ke tahap pembahasan dan pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta mengatakan kesejahteraan prajurit dan penyelesaian konflik jadi PR bagi Andika Perkasa.

PKS menilai prioritas saat ini yakni pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19.

Mardani Ali Sera menilai wacana penunjukan perwira TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah sebagai tindakan berbahaya.

HNW mengatakan amandemen UUD 1945 hanya salah satu opsi rekomendasi untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Fraksi PKS menilai lebih efisien Setjen DPR memanfaatkan fasilitas yang sudah dimiliki DPR RI menjadi tempat isolasi mandiri.

PKS ingin setiap partai yang lolos ke DPR RI dapat langsung mengajukan pasangan calon presiden-wapres.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengklaim seluruh anggota fraksinya menandatangani usulan dibentuknya Pansus Jiwasraya.

PKS menilai Gubernur DKI Jakarta telah bekerja maksimal dalam menangani banjir.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai banyak pasal-pasal kontroversial yang harus diperbaiki.

Panja beralasan harus menunggu pembahasan RKUHP selesai dilakukan sebelum merampungkan perumusan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun mengatakan kurang tepat bila DPR membuat pansus untuk menyelesaikan kasus 21-22 Mei karena masalah itu saat ini sedang ditangani oleh pemerintah.

Fungsionaris DPP PKS, Suhud Aliyudin, membenarkan partainya memang ingin memanfaatkan elektoral Sandiaga.

PKS membenarkan bahwa pengganti Sandiaga Uno harus dari kubu partai ini.

Penyerapan anggaran dinilai belum optimal dan sama seperti era pemerintahan Ahok-Djarot.

Fraksi PKS menyayangkan pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Jaksa KPK menuntut politikus PKS Yudi Widiana dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar sekaligus dicabut hak politiknya selama lima tahun usai menjalani pidana pokoknya.

Meski menang di pengadilan, menurut logika ketatanegaraan seharusnya Fahri Hamzah menerima keputusan partai.

Dalam rapat paripurna DPR soal pembahasan Perppu Ormas ini, usul lobi sebelumnya muncul dari dua fraksi, yakni Demokrat dan PKS.