Indeks Energi Baru Terbarukan

Energi Baru Terbarukan masih belum mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Arifin Tasrif perlu membenahi aturan di sektor energi terbarukan.

Arifin Tasrif sebelum ditunjuk sebagai menteri ESDM oleh Jokowi merupakan Dubes Indonesia untuk Jepang dan mantan Dirut Pupuk Indonesia.

(IISD) meminta pemerintah untuk melakukan moratorium PLTU batubara guna mengejar target bauran energi baru terbarukan 23 persen pada 2025.

Saat ini pasokan listrik di Kalimantan hanya mampu menahan 2.000 MW, tetapi kehadiran Ibu Kota baru akan menghasilkan beban sampai 2.800 MW, sehingga berpotensi kelebihan beban 800 MW.

Indonesia masih belum maksimal menggunakan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin.

Ignasius Jonan meminta KLHK mempermudah izin pinjam pakai hutan untuk proyek pembangkit listrik tenaga air dan geothermal.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengajak Sandiaga bergabung ke partainya karena untuk keperluan Pilpres 2024.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati heran dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang masih lambat di Indonesia.

Negara yang menjadi lokasi survei menerima pinjaman dari Cina yang banyak berinvestasi sektor energi fosil.

Jonan menyatakan Indonesia segera siap memproduksi BBM berbahan CPO 100 persen. Namun, nilai jual BBM berbahan CPO terhitung masih mahal.

Asosiasi Panasbumi menilai pemerintah seharusnya menjawab komitmen target 23 persen EBT pada tahun 2025 dengan strategi yang konkret.

Riza mengatakan, selama ini asosiasi kesulitan untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat terkait energi baru terbarukan.

Jokowi memang mendukung pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, tapi kebijakannya justru bicara lain.

Para pengusaha mulai melirik potensi bisnis pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Hal ini karena biaya teknologi pembangkit berbasis EBT semakin murah. 

KPU menyebutkan masalah Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tidak dibahas pada saat debat capres kedua Pilpres 2019 adalah domain politis.

Komitmen Jokowi dan Prabowo soal EBT dipertanyakan karena saat debat sama sekali tidak membahas soal energi surya dan panas bumi.

Agus Sari menganggap luputnya bahasan energi baru terbarukan (EBT) dalam debat capres ke-2 karena menurutnya debat berjalan dinamis dan tergantung pembicaraan antara dua paslon.

IESR mengaku kecewa dengan hasil debat capres kedua Pilpres 2019 yang tak membahas Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Sudirman mengatakan, penerapan gagasan biofuel di Indonesia harus melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Kemenperin, Kemenhub, maupun Gaikindo.