Indeks Eks Koruptor
Respons KPU soal Putusan MA Cabut Aturan Eks Koruptor Nyaleg
KPU akan membahas putusan MA soal eks koruptor nyaleg yang dilakukan di Hotel Grand Melia pada Senin (2/10/2023) pukul 10.00 sampai 13.00 WIB.
ICW Kritik KPU Beri 'Karpet Merah' Eks Koruptor Nyaleg di 2024
ICW menduga KPU telah menyelundupkan pasal yang membuka celah mantan koruptor untuk maju dalam kontestasi pileg tanpa melewati masa jeda waktu 5 tahun.
Elite PPP Puji Eks Koruptor Romahurmuziy & Klaim Sudah Tobat
Zarkasih meminta kesediaan kader-kader PPP menerima kembali Romahurmuziy karena bisa membawa berkah.
Saat Parpol Justru Memberikan Karpet Merah bagi Eks Napi Korupsi
Kasus Romy ini mengungkap kembali sejumlah kader partai yang sempat terjerat korupsi, tapi kembali menduduki posisi strategis di parpol.
Ironi KPK: Akan Jadikan Eks Koruptor sebagai Penyuluh Antikorupsi
Rencana KPK menjadikan eks napi korupsi sebagai penyuluh antikorupsi dinilai kontraproduktif. KPK didesak membatalkan rencana itu.
Kekeliruan KPK Menyebut Eks Koruptor sebagai Penyintas
KPK menyebut koruptor sebagai penyintas, padahal mereka secara sadar merugikan orang lain. Mereka juga kerap tidak merasa bersalah.
Mencegah Eks Koruptor Berkuasa: Puasa Politik Lima Tahun Cukup?
Putusan MK soal syarat lima tahun bagi eks napi kasus korupsi maju pilkada diapresiasi, meski hal itu dinilai tak cukup untuk mencegah mantan koruptor kembali berkuasa.
Putusan MK soal Eks Koruptor, Bawaslu Minta KPU Buat Aturan Detail
Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, KPU segera membuat aturan secara spesifik untuk akomodir putusan MK.
Eks Koruptor Tak Bisa Langsung ikut Pilkada, KPK: Terima Kasih MK
KPK berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memutus bahwa eks terpidana kasus korupsi dilarang langsung ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2020).
Putusan MK: Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Usai 5 Tahun Keluar Bui
MK mengubah isi Pasal 7 ayat 2 huruf g sehingga calon kepala daerah harus memenuhi sejumlah syarat, salah satunya eks koruptor boleh maju pilkada setelah 5 tahun keluar bui.
Cegah Eks Napi Korupsi Maju Pilkada, KPK Usul Jokowi & DPR Buat UU
KPK mengusulkan agar Presiden Joko Widodo dan DPR RI membuat undang-undang terkait polemik tidak dimasukkannya aturan larangan mantan terpidana korupsi maju dalam pilkada.
Cegah Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Usul Revisi UU Terbatas
Perludem mengusulkan ada revisi terbatas terhadap UU Pilkada. Tujuannya untuk memasukkan peraturan yang melarang mantan koruptor maju ke pilkada.
Tolak Eks Koruptor Ikut Pilkada, Publik Berhak Dapat Calon Terbaik
Dedi mengatakan, publik punya hak mendapatkan calon kepala daerah yang tidak pernah terlibat korupsi.
Jokowi Diminta Terbitkan Perppu Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada
Ahli hukum Feri Amsari menyarankan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk melarang eks koruptor maju Pilkada Serentak 2020.
Jokowi Diminta Turun Tangan Cegah Eks Koruptor Maju Pilkada
Jokowi perlu turun tangan dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) pencegahan eks koruptor nyalon karena revisi UU Pilkada bisa memakan waktu lama.
PKB Dukung Pelarangan Eks Napi Koruptor di Pilkada 2020
Jika KPU ingin melarang eks napi koruptor nyalon di Pilkada pemerintah harus, membuat peraturan baru yang tidak bertentangan dengan UU.
Fahri Minta Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Tunggu Revisi UU
Fahri Hamzah menyatakan penerapan larangan eks koruptor maju pemilihan kepala daerah harus menunggu revisi UU Pilkada.