Indeks E-ktp Tercecer

Sosial Budaya
Senin, 28 Mei 2018

Alasan Kemendagri Belum Musnahkan Ribuan e-KTP Rusak Sejak 2010

Kemendagri menyatakan, pemusnahan e-KTP masih dikonsultasikan dengan Inspektoral Jenderal.
Sosial Budaya
Senin, 28 Mei 2018

E-KTP Tercecer di Bogor, Kemendagri: Ada Salah Prosedur Pemindahan

"SOPnya (Standar Operasional dan Prosedur) itu harus dengan mobil bak tertutup," kata Zudan.
Hukum
Senin, 28 Mei 2018

Polisi Sebut Tercecernya E-KTP di Bogor Murni Kecelakaan

Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, KTP tersebut memang dikumpulkan dari berbagai daerah untuk ditukar dengan KTP elektronik yang baru.
Sosial Budaya
Senin, 28 Mei 2018

Dirjen Dukcapil: E-KTP yang Tercecer di Bogor Tak Dimusnahkan

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa, E-KTP yang tercecer di Bogor belum bisa dimusnahkan karena terhambat proses sidang kasus korupsi e-KTP yang masih berlangsung.
Sosial Budaya
Senin, 28 Mei 2018

E-KTP Tercecer, Gerindra Jabar: Waspadai Kecurangan di Pilkada

Ketua DPW Gerindra Jawa Barat, Mulyadi menduga kasus tercecernya e-KTP di Bogor berkaitan dengan kecurangan di Pilkada Bogor. 
Hukum
Senin, 28 Mei 2018

KPK Bantah KTP Elektronik Tercecer Itu Bukti Perkara Korupsi E-KTP

"Saya sudah cek ke penyidik, sejumlah e-KTP tersebut bukan salah satu alat bukti yang digunakan KPK dalam kasus berjalan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Sosial Budaya
Senin, 28 Mei 2018

Wakil Ketua DPR Desak Aparat Selidiki Kasus E-KTP Tercecer

"Karena ini tahun-tahun politik sehingga kecurigaan kecurigaan itu bisa saja timbul," kata Agus.
Politik
Senin, 28 Mei 2018

Polisi Jelaskan Kronologi Kejadian E-KTP Tercecer di Bogor

"Itu [e-KTP] rencananya akan dimusnahkan oleh Dirjen Kependudukan, namun saat perjalanan truk bermuatan menjatuhkan satu kardus berisi e-KTP," kata Kepala Polres Bogor AKBP Andi M Dicky.
Sosial Budaya
Senin, 28 Mei 2018

Anggota Komisi II Minta Jokowi Tindak Tegas Kasus E-KTP Tercecer

"Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Ini sudah yang kedua kalinya. Presiden harus ambil tindakan," kata anggota Komisi II F-PKS, Sutriyono.