Indeks Dukcapil

Kemendagri mengaku akan terus melakukan penyisiran untuk memperbesar persentase perekaman e-KTP.

Agar cetak Kartu Keluarga online dari rumah berhasil, cermati syarat-syarat yang perlu disiapkan. Temukan panduan dan penjelasannya di sini.

Kadis Dukcapil DKI janji lakukan pembinaan kepada anak buahnya yang melakukan pelayanan adminduk yang tak sesuai aturan.

Data yang akan disatukan ialah data ijazah, data paspor, data KTP-el, data NPWP, dan data rekening bank dengan alasan mempermudah pelayanan publik.

Server Dukcapil di Kabupaten Magelang, Kabupaten Subang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi diduga diretas.

Kantor Dukcapil Kabupaten Bangka ditutup selama 10 hari, mulai 26 Mei hingga 4 Juni 2021.

Tito berjanji jajarannya siap membantu mencetak kembali dokumen-dokumen penting milik warga korban banjir.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arief mengatakan Kemendagri tidak memastikan tenggat waktu penggantian dokumen-dokumen kependudukan yang rusak akibat banjir Jabodetabek.

Ditjen Dukcapil akan mengganti semua dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat banjir.

Call center Dukcapil buka 24 jam selama pendaftaran CPNS 2019. Berikut ini daftar kontak atau nomor telepon yang dapat dihubungi.

Cara cek NIK online di Dukcapil sebelum melakukan pendaftaran CPNS 2019 di sscasn.bkn.go.id.

Cara dan syarat membuat Kartu Identitas Anak (KIA) di Dukcapil.

Bareskrim Polri belum menerima laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik jual-beli data kependudukan. 

Komisi II DPR mendorong pemerintah untuk segera memulai pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjamin kerahasiaannya.

Seharusnya, pemerintah menghormati hak privasi warga negara dengan tidak menyebarkannya ke pihak swasta.

Data E-KTP yang dijual di FB dipastikan bukan berasal dari Ditjen Dukcapil.

Dukcapil Jaksel menyediakan alat perekam untuk warga korban kebakaran Tebet, Jakarta Selatan yang belum memiliki e-KTP.

Mendagri Tjahjo Kumolo merespons kesaksian Tim IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum yang menyebut terdapat temuan 1 juta e-KTP palsu yang digunakan untuk memilih di Pilpres 2019.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan empat alasan mengapa lembaganya tak menyerahkan seluruh data e-KTP WNA seperti yang diminta KPU. Salah satunya karena berkaitan dengan aspek kebutuhan.

Ada tiga ciri yang menjadi pembeda antara e-KTP milik WNA dengan WNI.