Indeks Dukcapil

"Hampir semua pasal sudah disetujui, hanya satu pasal saja tentang pemilih yang pindah memilih. Itu akan mendapatkan salah satu surat suara lebih, itu seperti apa gitu loh," ujar Arief

Ditjen Dukcapil akan mengerahkan ribuan petugas untuk mendatangi warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP di semua kabupaten/kota mulai 27 Desember 2018.  

Puluhan orang belum ditemukan setelah tsunami melanda Selat Sunda, termasuk di perairan Anyer, Pandeglang, hingga Lampung.

Zudan Arif Fakrulloh menargetkan, seluruh warga DKI Jakarta sudah punya e-KTP pada awal tahun 2019. 

NID yang diduga menjual blangko KTP elektronik ilegal ditangkap pada Senin (10/12).

Kasus e-KTP tercecer menunjukkan pemerintah pasif melindungi data pribadi. Pemerintah harusnya sadar e-KTP rentan dipalsukan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK detidaknya menemui 3 kendala proses pembuatan e-KTP oleh Dukcapil. 

E-KTP yang rusak seharusnya segera dihancurkan agar tidak memunculkan dugaan negatif di kalangan masyarakat ketika ditemukan tercecer.

Dengan tanda tangan digital diharapkan tidak ada lagi penundaan layanan administrasi karena tidak ada pejabat dinas di tempat.

Tercecernya sejumlah e-KTP
invalid di Salabenda,
Bogor, Jawa Barat.

"SOPnya (Standar Operasional dan Prosedur) itu harus dengan mobil bak tertutup," kata Zudan.

"Penentuan dan penetapan pemilih sepenuhnya kewenangan dan urusan KPU," ujar Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Hayo, siapa di sini yang belum punya e-KTP?
Kalau kalian masih bingung dengan prosedurnya,
semoga video #TirtoKilat ini bisa membantu, ya~

Aturan pembuatan e-KTP selesai dalam waktu satu jam masih terkendala proses ketunggalan data di Pusat Data Kemendagri.

Bagi pengguna yang mengalami kendala registrasi ulang kartu SIM karena data NIK dan KK bermasalah, bisa menghubungi Dukcapil via hotline, sms, WA dan media sosial.

Untuk memperoleh e-KTP, pemilik data ganda harus melapor ke Dinas Dukcapil setempat, lalu meminta penunggalan dengan menghapus salah satu datanya.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa pihaknya mengalami kesulitan mencocokan sketsa wajah pelaku penyiraman Novel Baswedan dengan data yang ada di Dukcapil.

Sebanyak 112.000 warga di Bekasi yang wajib memiliki e-KTP mengandalkan surat keterangan perekaman untuk kebutuhan administrasi perbankan maupun pemerintahan.

Registrasi kartu seluler tersebut nantinya divalidasi dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Salah satu penyebab warga enggan mengurus akta kelahiran karena mereka keberatan dengan denda keterlambatan.