Indeks Driver Ojek Online

Dishub Bali masih mengkaji kebijakan wajib ber-KTP tersebut sambil menunggu draf peraturan yang disiapkan DPRD Bali.

Mulai tahun ini, Kemnaker mengimbau THR driver ojek online bisa dibayarkan, karena status hubungan kerjanya masuk kategori PKWT.

GARDA menolak kenaikan tarif baru ojol. Mereka menilai aturan pembagian zonasi tersebut akan mencerminkan ketidakadilan bagi para mitra pengemudi.

Yusuf sebut ketika harga barang-barang pangan naik akibat harga BBM subsidi naik, maka pemerintah akan sulit mengontrolnya.

OJK meminta perusahaan leasing agar memberi kelonggaran kredit bagi driver ojol dan pihak lain terdampak pandemi Corona.

Ribuan pengemudi ojek online terlibat bentrok dengan massa debt collector (DC) di Jalan Padjadjaran, Sleman, Yogyakarta, Kamis (5/3/2020), Polres Sleman masih menyelidiki peristiwa ini.

PPTJDI meminta agar progesi mereka dilegalkan seperti transportasi umum lainnya.

Menhub Budi Karyadi menegaskan, tarif ojek online yang disampaikan pihaknya merupakan usulan dari pengemudi ojol.

Pengemudi ojek online tidak dapat Tunjangan Hari Raya (THR) karena hubungan kerjanya dengan perusahaan aplikasi.

Kemenhub menggelar survei di lima kota dengan menyebar ribuan kuesioner untuk menampung aspirasi konsumen dan driver soal tarif ojek online.

Darmaningtyas mengingatkan batas atas dan bawah tarif ojek online diberlakukan Kemenhub untuk melindungi driver dan penumpang. 

Kemenhub akan mengevaluasi pemberlakuan tarif baru ojek online di lima kota dengan menampung keluhan pengemudi maupun penumpang serta menggandeng lembaga survei. 

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menerima banyak aduan dari masyarakat soal tingginya biaya jasa ojek online setelah tarif baru diberlakukan oleh Kemenhub.

Ketua Presidium Garda, Igun Wicaksono mengatakan kenaikan itu dirasakan oleh pengemudi ojol yang menjadi anggota asosiasinya.

Sejumlah pengemudi ojek online di Jakarta mengaku pendapatannya bertambah setelah tarif baru diberlakukan Kemenhub sejak 1 Mei 2019. Namun, jumlah penumpang juga menurun drastis.  

Garda meminta kepada presiden terpilih untuk melanjutkan upaya penyediaan payung hukum bagi aturan ojek online (ojol) yang kini baru sebatas diskresi menteri.

YLKI meminta regulasi dan kenaikan tarif ojek online harus bisa menjamin adanya peningkatan pelayanan, khususnya dari aspek keamanan dan keselamatan.

Kemenhub memastikan tarif ojek online yang berkisar pada Rp 2.000/km nett ini telah mempertimbangkan UMR masing-masing daerah.

Garda Indonesia menyambut baik penetapan tarif ojek online oleh Kemenhub. Namun, organisasi driver ojek online itu berharap nilai tarif diperbaiki dalam evaluasi setiap tiga bulan.

Garda Indonesia masih membahas tawaran yang diajukan pemerintah soal tarif ojek online Rp10 ribu per 5 Km pertama dengan para driver. Sebab, usulan driver ialah Rp12 ribu per 5 Km pertama.