Indeks Dpr Ri

50 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual saat ini masih sebatas pengusulan judul saja dan belum ada draf naskah akademiknya.

RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual menyelip di antara prolegnas DPR RI 2020-2024. Tak jelas siapa pengusulnya.

Arsul Sani menilai kerja panja bisa lebih cepat dan lebih terfokus ketimbang harus ditelusuri melalui pansus.

Partai Hanura merespons usulan hasil Rakernas I PDIP soal ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup.

PSI merespons usulan hasil Rakernas I PDIP soal ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup.

Keterangan resmi pemerintah akan disampaikan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kasus Wahyu Setiawan jadi gambaran bahwa rekrutmen Komisioner KPU di Senayan bermasalah. Haruskah sistem pemilihan itu diubah?

Menurut Rudianto pendekatan militer harus segera dilakukan bila Cina makin membandel di Natuna.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merespons penangkapan Polda Sumatera Barat terhadap aktivis PUSAKA Padang, Sudarto, yang keras mengkritik larangan ibadah Natal.

Dengan dibentuk pansus, diharapakan akar persoalan kasus Jiwasraya dapat diungkap secara terbuka ke publik.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai pembentukan Pansus Jiwasraya sangat penting dilakukan.

Dasco mengatakan salah satu fraksi yang mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya adalah Fraksi Partai Gerindra.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprotes pembahasan RUU Omnibus Law yang tak melibatkan buruh, dan menuding pemerintah hanya memihak pengusaha dan investor. 

Menurut Hidayat Nur Wahid siapapun yang dipilih Jokowi sebagai Dewas KPK, harus bisa membuktikan tak akan melemahkan KPK.

Hasil seleksi administrasi CPNS 2019 di Setjen dan Badan Keahlian DPR RI telah diumumkan pada hari ini. Pelamar yang tidak lolos bisa mengajukan sanggahan pada periode masa sanggah, yakni 13-15 Desember 2019. 

DPR akan membahas strategi pembelajaran baru bersama Nadiem Makariem usai ada wacana Ujian Nasional dihapus.

Aturan sertifikasi majelis taklim mengundang penolakan ramai-ramai dari beberapa elemen masyarakat yakni ormas Islam, politikus dan anggota DPR. Apa sebab?

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai berlebihan adanya sertifikasi untuk majelis taklim.

3 pegawai KPK telah mengajukan mundur setelah revisi UU KPK dan diperkirakan masih ada lagi pegawai yang menyusul.