tirto.id - Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendesak Pemerintah untuk tidak memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020 mengingat situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda.
Bahkan pada Sabtu (19/9/2020) lalu, penambahan kasus harian Covid-19 kembali memecahkan rekor dengan tembus 4.000 kasus atau tepatnya 4.168 kasus.
Mufida mengaku prihatin dengan Pemerintah dan KPU yang sampai saat ini tetap akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember nanti.
Ia menilai sangat berisiko tinggi tetap melaksanakan Pilkada pada saat pandemi belum mereda karena dalam kegiatannya akan banyak kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, salah satunya adalah konser musik yang masih diperbolehkan.
"Apalagi dalam aturan pelaksanaannya masih membolehkan kampanye dalam bentuk konser musik yang pastinya akan menimbulkan kerumunan dan sangat sulit menerapkan protokol kesehatan. Pada saat pendaftaran calon saja sudah banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Beberapa calon pasangan kepala daerah yang akan maju juga terkonfirmasi positif," kata Mufida lewat keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020) pagi.
Ia mendukung penuh penyataan yang disampaikan PBNU yang meminta kepada pemerintah untuk menunda Pilkada serentak karena darurat pandemi.
Mufida berharap ormas-ormas besar lain, maupun organisasi profesi dan masyarakat sipil, juga mengeluarkan pernyataan yang sama untuk menolak pelaksanaan Pilkada serentak.
Katanya, ia juga akan mengajak koleganya di parlemen dan parpol untuk meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020.
Ia mengambil contoh di Selandia Baru. Kata dia, kendati angka kasus baru di sana sangat kecil, Perdana Menteri Selandia Baru memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilu ketika terjadi peningkatan kasus baru meskipun jumlahnya masih jauh lebih rendah dibanding Indonesia.
"Sementara di Indonesia kasus baru terus meningkat. Beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada juga masuk dalam zona merah dengan penularan tinggi dan tingkat kematian juga tinggi seperti di Depok, Tangerang Selatan dan beberapa daerah lain di Pulau Jawa," katanya.
Ia menegaskan, memaksa melaksanakan Pilkada 2020 sangat berpotensi meningkatkan penularan dan membuat berbagai upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang saat ini dilakukan akan berantakan lagi.
"Beban tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan akan semakin berat di tengah semakin banyak dokter dan tenaga kesehatan lain yang berguguran," kata dia.
Mufida mendesak para elite politik di pemerintahan mengesampingkan kepentingan politik dengan memaksakan pelaksanaan pilkada di tengah tragedi kemanusiaan dan kesehatan yang sedang terjadi.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Restu Diantina Putri
