Indeks Dpr Ri

KPK hanya menangani dua perkara yang dititipkan Jokowi yakni terkait Helikopter AW dan Petral.

DPR RI meminta pimpinan KPK tak mempersoalkan kegiatan ceramah Ustad Abdul Somad (UAS) di lembaga anti rasuah tersebut.

Dari data yang dikumpulkan, terdapat sejumlah hal yang menarik terkait kekayaan, pendidikan, dan profesi anggota DPR sebelum terpilih.

KPK akan memanggil sejumlah nama dari kalangan DPR-RI dan DPRD Provinsi Lampung terkait korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

RUU PKS masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2016 bersama sembilan RUU lain.

Sekjen DPR RI meminta penjadwalan ulang, karena sudah ada jadwal lain yang tidak dapat ditinggalkannya.

Wacana revisi UU Pilkada juga membuka opsi agar DPR bisa tetap menjabat meski maju dalam gelaran pemilihan kepala daerah.

Opsi lain: Pilkada langsung hanya dilakukan di kabupaten/kota atau di daerah-daerah yang dianggap mampu menjalankannya.

Formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan dalam seleksi CPNS di lingkungan Setjen dan BK DPR RI periode 11 November 2019.

Partai Golkar sebelumnya telah ditetapkan mendapat jatah kursi ketua Komisi II DPR.

Politikus PDIP, Said Abdullah diputuskan sebagai Ketua Banggar DPR RI periode 2019-2024. 

Dua politikus PDIP, Sudin dan Lazarus, jadi Ketua Komisi IV dan V.

Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa, 29 Oktober 2019 mengesahkan alat kelengkapan dewan yang terdiri dari 11 komisi dan 7 badan.

PDIP, PAN, dan Partai Demokrat belum menyerahkan nama-nama pimpinan AKD ke pimpinan DPR RI.

Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan sejumlah salah ketik atau tipo dalam UU KPK itu sudah diperbaiki.

Polisi melarang demonstrasi untuk menjaga harkat dan martabat Indonesia di mata internasional.

Anggota DPR periode teranyar didominasi oleh orang-orang dengan kelompok usia paruh baya.

Arteria juga mengaku legawa menjadi bahan cercaan di media sosial.

Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan demonstrasi yang dilakukan tak boleh mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Alasan Ketua MPR Bambang Soesatyo mengimbau mahasiswa tidak demo saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf dinilai tak berdasar.