Indeks Djarot Saiful Hidayat

Pemanfaatan pulau C dan D tinggal menunggu moratorium dicabut dan dua Raperda tentang Reklamasi disahkan oleh DPRD.

Djarot mengatakan, sejak kebijakan bulan tertib trotoar diberlakukan awal Agustus, penyalahgunaan trotoar bukannya menurun, melainkan meningkat.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai kasus lenyapnya anggaran pengadaan lahan RPTRA di APBD-P DKI 2017 karena para wali kota tidak siap menerapkan sistem e-budgeting.

"5 persen dalam bentuk lahan, nanti bisa bangun dermaga, rusun nelayan, 20 persen untuk RTH, 5 persen untuk Ruang Terbuka Biru (embung), lalu untuk Fasos Fasum 15 persen," kata Djarot.

Sejumlah anggota DPRD DKI Fraksi PKS, Gerindra, dan PPP temui Djarot untuk membahas ilangnya dana pengadaan lahan RPTRA.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan larangan sepeda motor di Jalan Rasuna Said dan Sudirman akan dilimpahkan ke gubernur baru, Anies Baswedan.

Maraknya penyalahgunaan trotoar di Jakarta lantaran lemahnya pengawasan dari pemerintah wilayah kota/kabupaten.

Djarot juga dijadwalkan akan berpartisipasi dalam Forum Bisnis Indonesia-Rusia untuk menyampaikan materi potensi daerah dan peluang investasi bagi pebisnis Moskow.

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penertiban trotoar di seluruh Jakarta mulai Selasa (1/8/2017) besok.

Gubernur DKI menegaskan bahwa kehadiran kepala negara bagian dari komitmen Jokowi untuk mengembangkan budaya Betawi.

Djarot juga mengaku telah berkoordinasi dengan dinas Perhubungan dan Dinas Binamarga untuk mempersiapkan soft launching.

Djarot beralasan, pembahasan Raperda diperbolehkan lantaran Pemprov telah mendapat rekomendasi dari KPK.

Djarot juga menyebut bahwa pencurian bus Transjakarta oleh pegawai Mayasari Bhakti adalah tindakan yang nekat karena sangat mudah diidentifikasi.

Djarot memberikan catatan terkait tunjangan transportasi yang diberikan kepada para anggota dan pimpinan dewan.

Menurut Djarot, salah satu cara Perkampungan Budaya Betawi Setu dikenal sebagai destinasi wisata budaya Betawi, adalah dengan menjadikannya lokasi tetap acara Lebaran Betawi setiap tahun.

Awalnya Pemprov DKI menjanjikan untuk memberikan tempat baru di sekolah negeri terdekat. Namun, semuanya dibatalkan oleh Pemprov DKI tanpa ada alasan yang jelas.

Menurut Djarot, gaji staf ahli akan menambah beban APBD DKI Jakarta. Sebab, DPRD juga akan mengalami kenaikan tunjangan yang diangkat dari APBD.

Pembangunan Sumber Waras tidak akan menggunakan dana dari APBD melainkan bekerjasama dengan BUMD.

Djarot meminta agar Surat Layak Fungsi (SLF) Simpang Susun Semanggi segera diterbitkan sebelum soft opening tanggal 29 Juli 2017.

Portal penghalang sepeda motor di trotoar tidak bisa dirapatkan karena berpotensi menyulitkan para pengguna kursi roda.